Bahlil Sebut Pemerintah Dorong Pertamina Bangun Pabrik Elpiji

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan jika saat ini pihaknya tengah mendorong PT Pertamina (Persero) untuk membangun pabrik elpiji.

Bahlil bilang, berdasarkan rencana, kapasitas produksi dari pabrik yang akan dibangun diperkirakan sebesar 1.5 juta hingga 2 juta ton elpiji.

"Pabrik elpiji kita akan bangun, kurang lebih sekitar kapasitasnya 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi kita dorong dua, Pertamina kita suruh dorong bangun," ujar Bahlil yang dikutip Kamis, 14 November.

Tak hanya mendorong Pertamina, Bahlil bilang pemerintah juga akan membuka peluang bagi swasta untuk ikut membangun pabrik elpiji.

Hal ini dimaksudkan agar pihak swasta juga dapat mengikuti kompetisi yang sehat.

Mantan Ketua Umum HIPMI ini menyebut, kebutuhan elpiji dalam negeri mencapai 8 juta ton namun Indonesia baru bisa memproduksi 1,9 juta ton sehingga masih harus dilakukan impor.

Adapun besaran subsidi elpiji yang harus digelontorkan pemerintah mencapai Rp83 triliun per tahun.

"Impor elpiji kita sekarang 1 tahun itu subsidinya Rp83 triliun. Total konsumsi elpiji itu 8 juta ton. Produk dalam negeri 1,9 juta. Sisanya impor," beber Bahlil.

Lebih lanjut Bahlil juga menyebut potensi gas alam RI seperti propana (C3) dan butana (C4) sebagai bahan baku elpiji hanya mencapai 1,5 hingga 2 juta ton per tahun.

"Setelah saya cek ternyata gas yang untuk bahan baku elpiji C3-C4 itu hanya bisa 1,5 juta sampai dengan 2 juta. Kita masih kekurangan kurang lebih sekitar 4 juta," tuturnya.

Untuk mengatasi kekurangan pasokan elpiji tersebut Bahlil juga mendorong percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) di wilayah dengan konsumsi gas tinggi sepertiJawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, dan Yogyakarta.

Dirinya juga sudah melaporkan pembangunan jargas tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bahlil mengusulkan pembangunan proyek dengan menggunak dana yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kalau kasih ke swasta ya saya tidak tahu satu periode kita pemerintahan bisa selesa atau tidak. Kadang-kadang kita mereka bilang oke tapi seperti latihan lain main lain soalnya. Jadi kadang-kadang agak susah," tandas Bahlil.