Pemerintah Terbitkan Aturan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi

JAKARTA – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi. Adapun PMK tersebut resmi diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan penyusunan PMK ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan bagi bentuk pengaturan bersama berupa Kerja Sama Operasi (KSO) dalam satu ketentuan peraturan yang komprehensif.

Adapun selama ini, aturan perpajakan mengenai KSO tersebar di berbagai produk hukum di antaranya peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dan peraturan direktur jenderal pajak nomor Per - PER-04/PJ/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak.

Dwi menjelaskan PMK ini terbit sebagai upaya memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta pajak penghasilan terhadap kerja sama operasi.

Menurut ketentuan PMK ini, KSO wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai wajib pajak badan dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. KSO melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa;

2. KSO menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau

3. KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain, atas nama KSO.

Selain itu, KSO juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal:

1. telah melebihi batasan Pengusaha kecil; dan/atau

2. satu atau lebih Anggota telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, maka KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Menurut Dwi kewajiban perpajakan atas KSO tersebut dilaksanakan oleh masing-masing Anggota KSO. Selain itu Ia mengimbau agar para pengusaha yang menjadi anggota KSO memedomani PMK ini.

“Kami siap membantu memberikan pemahaman atas ketentuan dalam PMK 79/2024 tersebut,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu, 6 November.