Bagikan:

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait rapat perdana bersama dengan Komisi V DPR RI. Pada rapat ini, dia ingin membahas terkait anggaran kementerian dan struktural organisasi dan tata kerja (SOTK).

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, pembahasan anggaran dan SOTK ini sebagai salah satu cara untuk menjadi transparan karena pihaknya akan menggunakan uang negara untuk berbagai program perumahan.

"Saya presentasikan rencana SOTK, struktur saya, karena saya bukan hanya mau mengamankan uang negara, tapi juga membuat efisien uang negara," ujar Ara saat tiba di Komisi V DPR RI, Selasa, 29 Oktober.

Ketika ditanya apakah dirinya akan meminta tambahan anggaran kepada DPR, Ara tidak menjawabnya secara gamblang. Dia hanya bilang, pihaknya akan terbuka untuk memaparkan anggaran yang dimiliki pada 2024 dan tahun 2025.

"Saya sampaikan saja terbuka apa adanya. Ini, kan, kami mau keterbukaan. Anggaran 2024 kami terbuka, anggaran 2025 kami terbuka, rencana SOTK ini saya akan terbuka. Nanti lihat saja, saya minta rapatnya terbuka," ucapnya.

Untuk diketahui, rapat bersama Komisi V DPR RI ini dihadiri oleh kementerian lainnya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (P), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pedesaan dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG dan Basarnas.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin oleh Maruarar Sirait atau Ara mendapatkan anggaran sebesar Rp5,07 triliun untuk 2025.

Adapun anggaran tersebut akan difokuskan untuk membangun tiga juta rumah yang merupakan program besutan Presiden Prabowo Subianto.

"Bayangkan ini anggaran kami, Rp5 triliun (untuk) 2025. Diminta membangun berapa juta rumah? Tiga juta rumah. Kalau 2024 anggarannya berapa? Rp14,68 triliun," ujar Ara dalam acara bertajuk 'Diskusi Program Tiga Juta Rumah' yang digelar di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin, 28 Oktober.

Ara menambahkan, bahwa total anggaran 2025 sebesar Rp5,07 triliun tersebut sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun depan, yakni sekitar Rp1,2 triliun.