Program 3 Juta Rumah Menteri Maruarar Dinilai DPR Proyek Bombastis

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR, Lasarus menilai program 3 juta rumah yang dicanangkan Menteri Perumahan dan Kewilayahan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait tidak mudah untuk dicapai. Sebab menurutnya, target tiga juta rumah per tahun cukup bombastis.

Kendati demikian, Lasarus ingin melihat dulu langkah apa yang akan dilakukan Maruarar sebagai Menteri PKP. Dia memberikan kesempatan eks politis PDIP itu untuk bekerja.

"Kita dengar dulu ya, ini kan bukan barang mudah kalau 3 juta rumah satu tahun saya belum berani mengomentari terlalu jauh dulu, takutnya saya salah ngomong. Karena 3 juta rumah satu tahun enggak mudah, bukan perkara mudah. Bahkan saya mengatakan ini cukup membuat bombastis bagi kami," ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 29 Oktober.

"Tapi marilah kita tunggu bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah bagaimana mencapai 3 juta rumah dalam satu tahun," imbuh legislator PDIP dapil Kalimantan Barat itu.

Menurut Lasarus, pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP pasti sudah membuat perencanaan terkait program 3 juta rumah. Termasuk soal skema pembiayaan dan produksi.

"Sekarang ada Rp9 triliun kemudian skema pembiayaan bagaimana, sistem kerjanya bagaimana. Sistem kerja yang saya maksud rumah ini seperti kita memproduksi sesuatu kan sistem produksi rumahnya seperti apa, ini harus tergambar dulu," katanya.

"Tapi marilah, kalau pemerintah berani ngomong pasti kan mereka sudah punya analisa studi dan seterusnya bagaimana mencapai target 3 juta rumah dalam setahun," kata Lasarus.

Terkait penambahan anggaran, Lasarus menuturkan, Komisi V DPR akan menyetujui sejauh untuk kepentingan rakyat. Pihaknya, kata dia, akan mendukung rencana Menteri PKP tersebut.

"Nggak apa-apalah, kita akan setuju selama pemerintah punya slot anggaran kita akan setujui, apalagi ini untuk menutup dead lock bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun yang akan mulai dilakukan pada awal 2025. Dengan rincian, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa dan sebanyak 1 juta akan dibangun di perkotaan.

Meski begitu, Maruarar lebih dulu mempertanyakan besaran anggaran di kementeriannya dengan adanya program tersebut. Politis Gerindra itu mengungkapkan, untuk merealisasikannya akan dibentuk dua Dirjen sehingga dapat fokus dengan pekerjaan dan tugasnya masing-masing.

"Jadi nggak usah terlalu banyak lagi lintas dirjen. Jadi efektif dia bicara di situ. Ini saya akan cari dirjen kota yang bisa bangun 1 juta," ujar Maruarar saat Rapat Kerja bersama Komisi V di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa, 29 Oktober.

Terkait dengan pembiayaan, perencanaan, dan sebagainya, Maruarar, mengatakan, pihaknya akan membuat struktur yang efektif. Dia pun meminta anggota DPR untuk turut mengawasi dan mengkritisi setiap langkah.

Maruarar juga mengeluhkan anggaran kementeriannya dipotong menjadi Rp5,07 triliun untuk 2025. Padahal, kata dia, target pemenuhan kebutuhan rumah di kepemimpinannya cukup berat.

"2025 Rp14 jadi Rp5 triliun. Mesti bangun 3 juta rumah. Tolong juga kritisi apakah betul anggaran ini. Karena mungkin sebagai Bapak Ibu yang membuat anggaran ini, bersama kementerian yang sebelum saya. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah," ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam mengejar target 3 juta rumah dengan anggaran yang turun, Ia akan minta potongan harga pada industri turunan properti.

"3 juta rumah, saya udah hitung angkanya belasan triliun. Kalau kita deal sama pabrik semen, kemudian kita minta diskon, itu baru satu, itu bisa diskon berapa akan murah harga jual buat rakyat karena biaya-biaya untuk materialnya akan turun. Boleh nggak saya lakukan itu. Efisiensi buat uang negara Sehingga nanti harga-harga rumah Bukan naik tapi turun Tolong, saya mau minta sama Menteri Pak AT," pungkasnya.