Bagikan:

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah resmi bertugas. Diketahui, ia memiliki program pembangunan tiga juta rumah per tahun.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik aset-aset pemerintah yang tak digunakan lagi.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Widayana mengatakan, pihaknya berencana memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tak digunakan maupun disita untuk program pembangunan rumah.

"Iya, semua aset-aset pemerintah yang idle, mungkin nanti kami manfaatkan untuk pembangunan rumah. Tapi, kalau di perkotaan lebih cenderung untuk highrise building, apartemen," ujar Suyus saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis, 24 Oktober.

Suyus menjelaskan, pihaknya masih berdiskusi dan mendata wilayah-wilayah yang dapat membangun perumahan. Dia bilang, saat ini pihaknya sedang menginventarisasi tata ruang lahannya.

"Kami sedang melakukan evaluasi terhadap semua, kami sudah koordinasi awal dengan Satgas Perumahan terkait 1 juta rumah yang ada di perkotaan. Kami sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa dibangun perumahan," ucapnya.

Dia pun enggan membeberkan terkait luasan lahan yang disediakan untuk program tersebut. Suyus menekankan, pihaknya masih menginventarisasi.

Kemudian, pihaknya juga akan mengecek terkait status lahannya. Apabila lahan tersebut milik negara, kata Suyus, nantinya dapat dilakukan pembangunan dengan segera.

"Nanti kami cek status tanahnya, bila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kami lakukan pembangunan segera gitu, ya," pungkasnya.