Wujudkan 3 Juta Rumah per Tahun, BTN Usul agar Prabowo Hapus PPN Perumahan

JAKARTA - Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengaku telah mengusulkan kepada Satgas Perumahan Prabowo untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perumahan, dan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Nixon, dengan penghapusan PPN maka harga beli rumah makin terjangkau. Sehingga target 3 juta rumah per tahun pemerintahan Prabowo bisa tercapai.

“Yang menyebabkan orang enggak bisa beli rumah hari ini bukan DP. Karena DP itu sudah 0 dan 1 persen, sudah lama. Tapi nyatanya kan tetap susah. Kenapa? Nah tadi ada biaya PPN, ada BPHTB itu gak bisa pakai kredit, mesti cash. Ada lagi namanya biaya asuransi dan itu kalau di total 20 hingga 21 persen,” tutur Nixon kepada wartawan ditulis Rabu, 16 Oktober.

Nixon menilai jika PPN dan BPHTB dihapus, pemerintah tidak akan kekurangan penerimaan negara. Sebab, jumlah masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) justru akan bertambah.

“Menurut saya PPN yang hilang bukan berarti negara kehilangan income. Enggak, sabar aja. Nanti kan tiap tahun pada bayar PBB. Jadi income-nya jadi di belakang, jangan diambil semua di depan. Itu idenya,” ujarnya.

“Masyarakat kan nanti bisa bayar PBB semua. Kalau rumahnya nambah 3 juta kan ada 3 juta akan bayar PBB. Jadi gak snapshot di depan. Tapi mikirnya sustain ini tiap tahun kan PBB, PPN kan sekali doang. Jadi idenya gitu,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membangun tiga juta rumah per tahun selama masa pemerintahannya. Dimana pembangunan terbagi di desa hingga kawasan urban. Bahkan, Prabowo juga telah membentuk Satgas Perumahan.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengaku telah bertemu dengan Satgas Perumahan untuk membicarakan target tersebut. Dia bilang rencananya pembangunan 3 juta rumah itu kuota terbanyak di desa, yakni sebanyak 2 juta unit per tahun.

Kemudian, sambung Nixon, sisanya akan dibangun untuk program rumah subsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) di sekitar kawasan urban, dan di kawasan urban.

“Ya FLPP. Dari mulai Bekasi, Cikarang, Karawang sampai Purwakarta atau kalau ke sana sampai Serang, Cilegon, dan seterusnya,” tutur Nixon kepada wartawan ditulis Rabu, 16 Oktober.

Nixon bilang untuk rumah di kawasan urban, ditargetkan bagi masyarakat dengan pendapatan mulai Rp12 juta sampai Rp15 juta per bulan.

“Jadi orang-orang ini yang kerja di daerah urban, kayak teman-teman nih yang gak punya rumah dekat daerah urban, kalau di kotanya itu sudah gak mungkin. Karena harganya tidak terjangkau,” jelasnya.