JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka mempunyai program yang akan dijalankan dalam pemerintahan mendatang. Dimana Prabowo-Gibran bakal membangun 3 juta rumah.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon L.P Napitupulu memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Ia menilai program tersebut sangat bagus jika skema pendanaannya dilakukan secara cermat.
“Kita lihat dari visi misinya saja, kan beliau (Prabowo) menang. Presidennya sudah kelihatan the next 5 years seperti apa,” kata Nixon usai acara peluncuran logo baru BTN, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 3 Maret.
“Kalau kita pelajari visi-misi jelas, di situ sudah membangun 3 juta rumah. Disebutkan di situ ada pedesaan, pesisir, perkotaan atau urban,” sambung Nixon.
Nixon menjelaskan bahwa untuk kawasan perkotaan atau wilayah urban, biasanya program pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disubsidi.
Adapun BTN menjadi salah satu bank yang menawarkan fasilitas KPR subdisi. Dimana BTN memberikan suku bunga KPR sebesar 5 persen fixed sepanjang jangka waktu kredit. Juga, besaran uang muka subsidi KPR BTN mulai dari 1 persen dan mendapatkan bantuan uang muka.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Dua Warga Tewas Keracunan Gas Saat Evakuasi Bangkai Kucing di Dalam Sumur
03 Maret 2024, 22:14
Sementara, sambung Nixon, untuk wilayah pedesaan bisanya bantuan yang diberikan berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau pun renovasi.
“Kalau melihat pengalaman selama ini, yang dibangun pakai subsidi adalah daerah urban. Daerah pedesaan pola bantuan seperti BSPS atau santunan atau renovasi rumah. Pola enggak harus KPR, enggak harus berutang,” jelasnya.
Nixon juga menyinggung soal backlog perumahan. Dia bilang angka backlog di Indonesia saat ini sangat besar mencapai 12,7 juta. Meski begitu, ia optimistis, angka backlog di akan terus berkurang kedepannya, meskipun terjadi transisi kepemimpinan yang baru pada 2024.
Adapun backlog perumahan adalah kondisi kesejangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Artinya, kuantitas rumah yang belum atau tidak tertangani.
“Harus kita tuntaskan (di era pemerintahan selanjutnya)” tuturnya.
