Menteri PUPR Basuki: Pembangunan Infrastruktur selama 10 Tahun Hanya untuk Kejar Ketertinggalan

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia menjadi salah satu fokus utama Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak kepemimpinannya pada 2014 hingga 2024 ini.

Diketahui, infrastruktur yang dimaksud mulai dari jalan tol, bendungan hingga sistem penyediaan air minum (SPAM).

Meski begitu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, masifnya pembangunan infrastruktur tersebut semata-mata hanya untuk mengejar ketertinggalan.

"Belum untuk menyediakan sesuai dengan kebutuhan minimal infrastruktur dalam rangka investasi, menurunkan logistik atau bersaing di dunia global," ujar Basuki saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat, 4 Oktober.

Basuki menilai, saat ini pembangunan infrastruktur RI masih sangat jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya, utamanya di bidang infrastruktur air seperti bendungan.

"Jadi, kayak pembangunan bendungan itu masih diperlukan banyak sekali. Sekarang ini kelihatannya membangun 61, tapi itu belum apa-apanya dibandingkan dengan negara lain," ucapnya.

Dia menambahkan, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Korea Selatan itu ada 19.000 bendungan, sementara di China ada 98.000 bendungan.

Di samping itu, kata Basuki, jalan tol yang beroperasi di Indonesia juga tampaknya sudah banyak, yakni 3.200 kilometer. Namun, nyatanya di negara lain lebih banyak.

"Jadi, saya kira apa yang kami lakukan selama 10 tahun belakangan itu baru mengejar ketertinggalan untuk kebutuhan infrastruktur kami," tuturnya.

Adapun di era kepemimpinan Presiden Jokowi selama periode 2014-2024, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan sejumlah infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun.

Bendungan yang telah selesai, di antaranya Sepaku Semoi, Ameroro, Leuwikeris, Way Sekampung dan Kuningan.

Selain itu, Kementerian PUPR membangun 1.228.440 hektare jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 hektare jaringan irigasi. Di samping itu, Kementerian PUPR juga menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai.

Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 kilometer pembangunan jalan tol.

Tak sampai di situ, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyelesaikan 5.999 kilometer pembangunan jalan baru, 125.904 meter pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 meter pembangunan flyover/underpass.

Salah satu flyover yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi adalah Flyover Djuanda sepanjang 858 meter di Sidoarjo, Jawa Timur.

Di bidang permukiman, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter per detik, sehingga akses air minum layak mencapai 93 persen dari total populasi.

Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 hektare, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta kartu keluarga, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82 persen dari total populasi.

Selanjutnya, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu 15 kawasan serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga dan pasar 5.939 unit.

Sedangkan di bidang perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah.

Berikutnya, 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun (rusun).