Realisasi Anggaran Program Kartu Prakerja Sudah Hampir Capai Target

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk program Kartu Prakerja dengan menyasar sebanyak 1,2 juta peserta di 2024.

Adapun realisasi anggaran program tersebut sudah hampir mencapai dari pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dimana jumlah peserta sudah hampir mencapai 1,5 juta orang.

Direktur Eksekutif Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan realisasi anggaran program kartu prakerja sudah hampir mencapai DIPA.

"(Realisasi anggaran), Hampir pol, Hampir pol," ujarnya pada media saat media briefing Pra Kerja, Rabu, 2 Oktober.

Meski demikian, Denni enggan memberikan informasi lebih lanjut terkait perpanjangan program kartu di tahun depan.

"Tunggu saja nanti apa yang akan disampaikan oleh pemerintahan yang baru. Namun bahwa diskusi itu langsung dari sumbernya, yaitu Pak Menko Perekonomian, Pak Ses, dan saya, terkait dengan program Prakerja memang terjadi," ujarnya.

Denni menjelaskan, pihaknya telah mengoptimalkan anggaran sebesar Rp5 triliun dan dalam implementasi terdapat peserta prakerja yang tidak memanfaatkan beasiswa 100 persen.

"Sesuai dengan ketentuan di Permenko Ekonomi 15 hari pasca menyelesaikan pelatihan pertama tidak memanfaatkan maka dananya itu akan ditarik kembali oleh PMO untuk kemudian di realokasikan buat peserta lain. Dengan demikian kenapa kita bisa mencapai hampir 1,5 juta atau bahkan sudah 1,5 juta orang," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyampaikan secara program kartu prakerja memiliki peran penting dalam keberlanjutan dalam membuka peluang penciptaan lapangan pekerja.

"Saya kira posisi saat ini akan semakin penting. Apalagi kalau isu ini adalah isu masalah pembukaan lapangan kerja, isu yang berkait dengan tenaga kerja kita, apalagi nanti isu kelas menengah. Semuanya sangat relevan dan mestinya sangat positif untuk kita keberlanjutan," jelasnya.

"Namun dan tetap saja nanti kita akan di pemerintahan baru, kita berharap nanti keberlanjutan keputusan akhir tetap ada di pemerintahan baru," tambahnya.