Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Fokus Strategi Kebijakan Fiskal pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberkan beberapa strategi kebijakan fiskal pada tahun 2025 dalam upaya mewujudkan rencana Indonesia untuk jadi negara yang berkembang pada 2045.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menyampaikan bahwa tahun 2025 akan akan menjadi tahun pertama Pemerintah Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan kebijakan fiskal harus dirancang untuk tetap adaptif dan agile dalam mengimplementasikan prioritas dan program pembangunan nasional.

"Mengenai desentralisasi fiskal sejak tahun 2023, kita telah memperkenalkan kebijakan baru, bagian baru, di mana kami mencoba mengharmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam memformulasikan strategi fiskal mereka," ujarnya dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024, Selasa, 24 September.

Luky menyampaikan pada tahun 2025, Pemerintah akan memfokuskan pada tiga hal yaitu pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas belanja, serta investasi pada pembangunan daerah.

Starategi berikutnya yaitu mendorong konvergensi antar wilayah dengan meningkatkan pembangunan multi-episentrum dan pembangunan pusat ekonomi baru. 

Selanjutnya fokus ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan melalui kebijakan transfer antar pemerintah yang asimetris dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah. 

"Untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal, strategi fiskal, kita akan memfokuskan pada tiga hal tersebut ditambah satu," ujarnya.

Luky menambahkan yaitu dengan mengumpulkan lebih banyak, membelanjakan lebih baik, mendorong pembiayaan yang inovatif dan membutuhkan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Dan, terakhir, kita juga mulai mengembangkan manajemen risiko sebagai bagian integral dari manajemen risiko fiskal jadi, lagi-lagi, kita ingin memastikan bahwa kita bisa menjaga fiskal juga," tuturnya.