Tranformasi Digital Jadi Syarat Negara Maju, Sri Mulyani akan Modernisasi Administrasi Perpajakan

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pemerintah akan terus mendorong transformasi digital di sektor keuangan, khususnya modernisasi administrasi perpajakan oleh pemerintah daerah.

"Kami terus mendorong modernisasi administrasi perpajakan oleh pemerintah daerah dan digitalisasi yang dilakukan hari ini merupakan bagian untuk terus meningkatkan kemampuan dari sisi modernisasi baik dari sisi bisnis prosesnya maupun infrastruktur administrasinya," ujar Sri Mulyani dalam acara Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Indonesia Kempinski, Senin, 23 September.

Menurut Sri Mulyani transformasi digital adalah syarat untuk Indonesia bisa menjadi negara maju oleh sebab itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur digitalisasi termasuk transaksi keuangan pusat dan daerah.

Sri Mulyani menyampaikan pemerintah terus mengembangkan teknologi informasi pengelolaan perpajakan daerah secara bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,

Menurut Sri Mulyani dalam pengelolaan sistem pembayaran APBD, tidak bisa dilakukan daerah secara terpisah atau masing-masing karena kita bukan suatu zona otonomi sehingga setiap daerah tidak bisa membangun software secara parsial.

"Kita akan terus mendorong dan dengan Bank Indonesia juga ingin membuat payment system yang makin efisien, e-government, yang dibangun dan pengelolaan APBN-APBD menjadi bagian yang tidak terpisahkan," tuturnya.

Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan pihaknya juga bersama Kemendagri sedang membangun sistem informasi pengelolaan keuangan daerah SIPKD. Sehingga sistem informasi keuangan bisa terintegrasi dan selaras dengan harmonisasi dan sinergi untuk mendorong belanja pusat dan belanja daerah.

Dengan SIPKD, Sri Mulyani berharap masing-masing daerah memiliki standar informasi keuangan daerah yang basis datanya sama dan interoperabilitas data serta informasi yang bisa dipadukan dengan keuangan negara yaitu sistem perbendaraan dan anggaran negara (SPAN).

Hal itu merupakan denyut dari keuangan negara dari pusat hingga daerah bahkan sampai ke desa.

"Pemerintah akan terus mengantisipasi berbagai model bisnis baru yang akan muncul di sektor keuangan terutama karena ini adalah area yang akan terus berkembang dan tentu kita mendorong inovasi tanpa menciptakan fragmentasi," katanya.

Sri Mulyani menyampaikan Inovasi perlu untuk terus dipupuk karena ini adalah bagian dari memajukan bangsa dan negara. Oleh sebab itu inovasi dan regulasi harus terus diseimbangkan untuk menciptakan sebuah ekosistem digital yang kondusif dan juga memberikan wahana edukasi bagi masyarakat tentang literasi keuangan dan digital.

"Pemerintah terus akan memperhatikan aspek dari sisi perlindungan konsumen dan perlindungan data dengan ter-digitalisasi akan muncul ancaman-ancaman baru sering karena makin masing-masing bidang tidak sama memunculkan juga suatu kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak baik tujuannya untuk melakukan eksploitasi dari sistem yang terfragmentasi dan beda-beda dari sisi kehandalannya," jelasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dengan mendorong implementasi transaksi elektronik pemerintah daerah akan meningkatkan transparansi transaksi dari keuangan daerah.

Sehingga sekaligus mendorong tata kelola di daerah, dalam hal ini governance menjadi makin baik dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

"ETPD atau elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ini tidak hanya dilakukan pada sisi belanjanya yaitu waktu mengeluarkan uang namun dari sisi pendapatan apakah PAD maupun dari sisi pajak retribusi dan juga di pusat pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak," tuturnya.