Sri Mulyani Minta Pihaknya Lakukan Evaluasi soal Kabar Data NPWP Bocor

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan seluruh pihak Kementerian Keuangan untuk segera melakukan evaluasi terkait adanya dugaan kebocoran pada data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lainnya.

"Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujarnya kepada awak media, Kamis, 19 September.

Sri Mulyani menyampaikan setelah melakukan pemeriksaan, akan segera dilaksanakan konferensi pers untuk menjelaskan lebih detail terkait permasalahan dugaan data NPWP yang bocor.

"Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT," jelasnya.

Sebagai informasi, dugaan bocornya data NPWP dan NIK tersebut usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah hasil tangkapan layar situs Breach Forums melalui akun X @secgron.

Teguh membeberkan bahwa data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan data-data lainnya diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron.

Selain itu, Teguh menyampaikan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.