Kelas Menengah Berpotensi Jadi Penopang Ekonomi Dunia, Kemenko Perekonomian Ungkap Perlu Dapat Perhatian Khusus

JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro & Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menilai masyarakat kelas menengah, terutama yang di Asia berpotensi menjadi penopang perekonomian global sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih.

“Kelas menengah ini kan jadi engine pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di kita tapi juga di negara luar gitu ya. Ini yang menariknya lagi kelas menengah ini terutama yang di Asia akan jadi backbone pertumbuhan ekonomi global,” kata Ferry dalam Forum Merdeka Barat 9 secara virtual, Senin, 9 September.

Ferry menyampaikan untuk menyelesaikan permasalahan penurunan daya beli di masyarakat kelas menengah, pemerintah telah menetapkan profil kebutuhan masing-masing masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah sesuai dengan pekerjaan hingga kebutuhan primer-sekundernya.

Adapun untuk kelas menengah ke bawah, pemerintah terus memberikan berbagai program seperti Perlindungan Sosial (Perlinsos), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, hingga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Sementara untuk pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah, pemerintah memberikan bantuan lewat insentif subsidi di sektor properti.

Ferry menyampaikan pemerintah telah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan menambah kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Adapun, insentif PPN DTP properti menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024 dari sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024.

Kemudian, target kuota FLPP menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024 dari sebelumnya 166.000 unit.

“Kalau melihat kelas menengah kalau berdasarkan data BPS, karakteristik (kebutuhan) investasinya, tadi tentu pendidikan, kemudian perumahan, transportasi tentu di samping makanan. Makanan tetap menjadi komponen terbesar, tapi mungkin kelas menengah share-nya tidak sebesar kelas menengah bawah,” jelasnya.

Selain itu, Ferry menyampaikan untuk masyarakat yang bekerja di bidang wirausaha, pemerintah telah memperluas akses pembiayaan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp90,45 triliun per 30 April 2024.

“Tahun ini kita sudah alokasikan, paling tidak ada sekitar Rp280 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat yang memang kita berikan untuk teman-teman kita yang mau dan bisa berusaha. Ini kita harapkan bisa sampai dengan akhir tahun bisa kita capai,” ujarnya.

Ferry menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan jika kelas menengah kehilangan pekerjaan yaitu yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Kita punya yang namanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Bentuknya kompensasi finansial dan dukungan pelatihan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Jadi ini yang kita harapkan jadi semacam pelampung” tuturnya.