Bahlil Pastikan Tak Ada Konflik Kepentingan Usai jadi Menteri ESDM

JAKARTA - Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada konflik kepentingan usai dirinya dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Hal tersebut dikatakannya berkaitan dengan latar belakangnya sebagai pengusaha tambang.

Bahlil mengaku bahwa sejak pertama kali masuk pemerintahan dengan diangkat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dia tidak lagi menjadi pengusaha.

"Sejak dilantik di pemerintah sebagai Kepala BKPM, saya tidak lagi menjadi pengusaha, jadi sudah selesai dan Insya Allah sekalipun saya punya latar belakang sebagai pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi," kata Bahlil dilansir ANTARA, Senin, 19 Agustus.

"Kalau perusahaan saya jalan saja normal, saya tidak lagi menjadi pengurus kan," lanjutnya.

Justru, kata Bahlil, dengan pengalamannya sebagai pengusaha, maka dia dapat mengakomodasi apa saja yang dibutuhkan oleh dunia usaha, sehingga dapat disinkronkan dengan program-program pemerintah.

"Justru, dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang harus dilakukan perbaikan dalam rangka sejalan dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, dirinya akan berkomunikasi dengan Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif, untuk menanyakan pekerjaan rumah-pekerjaan rumah apa saja di sektor ESDM yang mesti diselesaikan.

"Saya pasti habis dari sini berkomunikasi dengan Pak Arifin karena hubungan kami kan abang adik. Komunikasi kami kan sangat baik, jadi pasti yang sudah bagus saya lanjutkan kemudian saya tanyakan PR yang akan diselesaikan. Bukan berarti ada pejabat baru lalu merombak kebijakan, tidak boleh," tutur Bahlil.

Sebelumnya, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti menyebut pelantikan Bahlil sebagai Menteri ESDM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.