JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik Rosan Roeslani menjadi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil Lahadalia yang ditunjuk sebagai Menteri ESDM.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyampaikan dibawah kepemimpinan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru Rosan Roeslani terdapat beberapa PR yang harus diselesaikan yaitu mempercepat realisasi investasi yang masih mangkrak sekitar Rp149 triliun di 2024 dengan cara mempersiapkan strategi dan pembentukan tim percepatan investasi yang lebih progresif.
"Mempercepat realisasi investasi yang masih mangkrak di era Jokowi sekitar Rp149 triliun di 2024, meskipun waktunya terbatas karena berganti ke Prabowo, tapi ada waktu mempersiapkan strategi dan pembentukan tim percepatan investasi yang lebih progresif," jelasnya dalam keterangannya, Senin, 19 Agustus.
Selain itu, Bhima menambahkan perlu langkah strategis untuk meningkatkan promosi investasi yang lebih berkualitas di sektor ekonomi restoratif, dan energi terbarukan. Dengan peningkatan komitmen investasi yang lebih berkualitas diharapkan penciptaan lapangan kerja di daerah bisa lebih baik.
Selanjutnya, pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan Rosan Roeslani yaitu dapat membantu kementerian keuangan untuk memformulasikan belanja perpajakan atau insentif pajak yang tepat sasaran.
BACA JUGA:
"Perlu dipastikan investasi yang mendapat pengurangan pajak berdampak positif ke serapan kerja, hingga dampak positif ke lingkungan sekitar wilayah investasi," ujarnya.
Bhima menilai perlu melibatkan peran pemerintah daerah (pemda) lebih intensif lagi, terutama dalam keputusan investasi hilirisasi mineral lantaran sejauh ini peran pemerintah daerah kurang aktif.
"Selama ini pemda kurang aktif terlibat di era UU Cipta Kerja padahal efek investasi juga ditanggung oleh pemda," pungkasnya.