Bagikan:

JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis menyebut, gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) akibat serangan ransomware berdampak dalam proses pengadaan sejumlah proyek pemerintah.

Pasalnya, saat ini proses pengadaan atau tender pemerintah dilakukan melalui sistem online.

"Walaupun alhamdulillah sudah sisa yang terpengaruh tidak sampai 10 persen karena lelang dan pekerjaan kami sudah 90 persen diselesaikan di 2024 ini," ujar Abdul Muis dalam konferensi pers Launching Konstruksi Indonesia di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa, 23 Juli.

Abdul Muis merinci beberapa proses pengadaan lelang yang terdampak dari peretasan PDNS, seperti proyek-proyek pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski begitu, proses lelang sempat dilanjutkan meski menggunakan sistem manual.

"Ada (PSN), yang di IKN juga ada. Sehingga, karena ada proses kendala di PDN, maka yang tadinya kami menggunakan sistem informasi pendukung, kami berubah kembali ke manual," katanya.

Dia menambahkan, proses pengadaan lelang menggunakan sistem manual ini memang tergolong memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan menggunakan sistem online. Hal itu akhirnya bisa berdampak pada mundurnya proses penyelesaian proyek.

Atas kondisi tersebut, Abdul Muis menyebut pihaknya bergerak cepat memutuskan mengadakan tender dengan cara manual. Dengan demikian, proses lelang tetap jalan.

"Termasuk juga proses sertifikasi, badan usaha, sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan LPJK juga kembali ke manual," tuturnya.

Selain itu, para pekerja di sektor konstruksi turut terdampak karena terlambat mendapatkan sertifikat pekerja konstruksi. Hal tersebut lantaran sebagian data-datanya tersimpan di server itu.

"Secara keseluruhan saya enggak hafal berapanya. Tetapi yang jelas itu memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi," ungkap dia.