Stafsus Menteri BUMN soal Pembatasan BBM Subsidi: Belum Ada Arahan

JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengaku pihaknya belum mendapatkan arahan terkait pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Arya menjelaskan, dalam rencana pembatasan BBM subsidi, Pertamina hanya bertindak sebagai pelaksana.

Sementara peraturan teknis terkait dengan penyaluran BBM subsidi berada di Kementerian ESDM.

“Belum ada. Enggak tahu, kan bukan di kita, kami hanya melaksanakan apa yang diminta oleh regulator dalam hal ini Kementerian ESDM. Jadi, Pertamina itu tidak menentukan bagaimana apakah ada subsidi yang tepat sasaran,” tuturnya saat ditemui di gedung Perum Perhutani, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli.

Arya juga mengaku tidak mengetahui teknis revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

“Kami enggak ngerti itu urusannya teman-teman di ESDM, kami hanya menjalankannya saja. Enggak ngerti lah kita Perpresnya bagaimana, setelah ESDM dikerjakan, ya sudah baru kami kerjakan. Semuanya by order dari mereka,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah berencanaa untuk mengetatkan penggunaan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.

Luhut bilang, langkah tersebut dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran). Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ,” ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.panjaitan, dikutip Rabu 10 Juli.

Selain mengetatkan penerima subsidi, Luhut juga menyebut pemerintah berencana mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Dia menilai, langkah ini bisa menekan impor BBM dan mengurangi kadar polusi udara.

Apalagi, lanjut Luhut, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

Dengan pengurangan kadar sulfur, kata dia, jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN.

“Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm ya,” ujar dia.

Adapun, lanjut Luhut, rencana ini tengah digarap bersama dengan PT Pertamina (Persero).

“Nah ini sekarang lagi di proses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi,” pungkas Luhut.