Berseberangan dengan Luhut, Airlangga Tegaskan Tak Ada Pembatasan Pembelian BBM Subsidi 17 Agustus

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan belum ada rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lantaran masih dalam pembahasan pemerintah.

Airlangga menyampaikan pembahasan yang dilakukan hanya terkait penurunan kadar sulfur dalam BBM guna mendorong kualitas udara di Indonesia lebih baik.

"Tidak ada pembatasan, yang dibahas kemarin adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM, tentu kita harus melihat udara jakarta, air qualitynya ini mengkhawatirkan bagi kesehatan. tentu langkah-langkah ini akan disiapkan pemerintah," ucapnya.

Terkait dengan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi, tegas Airlangga, pemerintah masih tahap pembahasan, sehingga belum ada detail pelaksanaannya.

Pembahasan itu, lanjutnya, mencakup revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Tidak ada rencana kita naik, cuma harus jelas yang disubsidi Pertalite, sedangkan Pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah membatasi penggunaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 17 Agustus 2024.

Dengan begitu, jumlah penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran). Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ,” ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.panjaitan yang dikutip Rabu 10 Juli.

Selain pengetatan penerima subsidi, Luhut menyebut, pemerintah berencana mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Dia menilai, langkah ini bisa menekan impor BBM dan mengurangi polusi udara.

Apalagi, lanjutnya, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

Dengan pengurangan kadar sulfur, kata dia, jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN.

“Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm ya," ujar dia.

Luhut menambahkan, rencana ini tengah digarap bersama dengan PT Pertamina (Persero).

"Nah, ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," pungkas Luhut.