Menteri Kabinet Jokowi Kumpul untuk Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang dan Tumpang Tindih Lahan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi, untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan.

"Komitmen kuat ini diwujudkan dengan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, yaitu dari 77,38 juta hektare di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare di 2024,” ungkap Airlangga dalam acara One Map Policy (OMP) Summit 2024, Kamis, 11 Juli.

Airlangga menyampaikan hal tersebut tercermin dari melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021, Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) telah berjalan selama delapan tahun dan telah berperan penting menciptakan satu standar referensi basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Adapun, Kebijakan Satu Peta mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta kegiatan berbagi pakai data dan informasi geospasial.

Airlangga menyampaikan dengan nilai strategis dan kebermanfaatan Kebijakan Satu Peta, saat ini sedang disusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 yang memuat usulan rekomendasi keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pasca 2024, di antaranya terkait dengan penguatan dasar hukum penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta, perwujudan serta pemutakhiran peta tematik.

Kemudian usulan rekomendasi lainnya yaitu, peta dasar skala besar, penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal Kebijakan Satu Peta, peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Geospasial, serta penguatan, kolaborasi dan optimalisasi anggaran.

“Geoportal Kebijakan Satu Peta digunakan untuk kegiatan Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial, yang secara luas telah dimanfaatkan dengan baik oleh K/L dan Pemda, di antaranya untuk perbaikan kualitas Rencana Tata Ruang, percepatan penegasan batas administrasi provinsi dan kabupaten/kota, termasuk perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tumpang tindih lahan,” jelas Airlangga.

Airlangga menyampaikan peta rencana tata ruang dan peta kawasan hutan telah ditumpang tindih dengan peta izin usaha pertambangan sehingga terdapat ketidaksesuaian izin. Oleh sebab itu perlu dilakukan harmonisasi berbagai kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan di Indonesia.

"Perlu harmonisasi berbagai kebijakan antara antara lain dari PP 43 yang merupakan turunan dari UU Cipta kerja. Oleh karena itu beberapa rekomendasi telah disampaikan, dan rekomendasi tersebut akan kami sampaikan ke Pak Presiden minggu depan," ujarnya.

Adapun beberapa menteri turut hadir dalam Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024 yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melibatkan 24 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi serta mencakup 158 Peta Tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman.