Airlangga Ungkap Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi Capai Rp52,56 Triliun per Mei 2024

JAKARTA - Pemerintah ungkap telah menggelontorkan anggaran untuk pengendalian inflasi sebesar Rp52,56 triliun hingga Mei 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, realisasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) untuk pengendalian inflasi mencapai Rp39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun.

Selanjutnya, berasal dari fiskal daerah yang realisasinya mencapai Rp13,56 triliun dari pagu anggaran Rp92,87 triliun.

Airlangga menyampaikan, berkat upaya pengendalian tersebut kondisi inflasi Indonesia saat ini relatif lebih baik, tercermin inflasi Indonesia di Mei tercatat 2,84 persen (yoy).

Angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan negara G20.

“Inflasi di bulan Mei ini tercatat sebesar 2,84 persen secara tahunan, dan jika dibandingkan dengan negara lain G20 seperti Rusia misalnya 7,84 persen, India 4,75 persen, Australia 3,6 persen, Amerika Serikat 3,3 persen. Jadi di Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut,” tutur Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendali Inflasi 2024 di Istana Presiden, Jumat, 14 Juni.

Menurut Airlangga, dengan terkendalinya inflasi tersebut juga turut mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal I 2024 sebesar 5,11 persen.

Dia menambahkan, kesinambungan pasokan domestik sebagai kunci utama menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah.

Airlangga menjelaskan, upaya yang dilakukan untuk meredam inflasi diantaranya, menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi, komunikasi yang efektif, terutama untuk mendorong bauran kebijakan fiskal moneter dan sektor riil sehingga inflasi tetap terjaga.

Dalam menstabilkan harga pangan, Airlangga menyampaikan, ketika harga pangan dalam kondisi meningkat, dalam jangka pendek dilakukan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bantuan pangan gerakan pangan murah.

Menurutnya, langkah tersebut telah berhasil meredam harga pangan yang sedang melonjak tinggi, serta meningkatkan produksi dengan penambahan alokasi pupuk subsidi maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian.

Airlangga mencatat, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor pertanian sudah mencapai 30 persen. Selanjutnya langkah lainnya yaitu, memastikan kelancaran distribusi terutama untuk 10 komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal terpencil dan terluar.