Bappenas Minta Defisit APBN 2025 Diturunkan Agar Miliki Ruang Fiskal Lebih Longgar

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa berharap defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dapat diturunkan hingga level 1,5 persen -1,8 persen. Hal tersebut diperlukan agar pemerintahan selanjutnya memiliki ruang fiskal yang lebih longgar.

“Kami berharap Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, kita inginkan defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 persen sampai 1,8 persen sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang kalau akan menggunakan pasal itu," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu, 5 Juni.

Suharso menjelaskan, angka tersebut merupakan gagasan murni dari dirinya agar pemerintahan yang baru memiliki ruang fiskal yang lebih longgar.

"Ini gagasan murni dari saya, dari Bappenas," ujar Suharso

Menurut Suharso, rentang defisit yang berada di dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di level 2,45 persen-2,82 persen PDB merupakan hasil yang telah disusun bersama dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Bappenas.

Menurut Suharso dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang (UU) nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang mana menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN untuk pemerintahan baru berikutnya.

Selain itu, Suharso menyampaikan dalam pasal 5 UU nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu pemerintahan yang baru mempunyai ruang gerak untuk menyempurnakan RKP dan APBN melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P).

"Kemarin di Banggar kami sampaikan bahwa ada pasal 5 dimungkinkan ya artinya ada loop hole, disitu ada peluang ada window opportunity buat pak Prabowo gunakan pasal itu," jelasnya.

Menurut Suharso defisit yang lebih rendah sangat dibutuhkan oleh pemerintahan baru agar ada ruang fiskal yang lebih longgar dalam menjalankan programnya.

"Memang kita akan bertemu dengan tim dari tempaknya pak Prabowo secara official supaya kita bisa lakukan sinkronisasi itu," ujar Suharso.