Bagikan:

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah menargetkan defisit di rentang 2,45 persen hingga 2,82 persen pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sri Mulyani menyampaikan menargetkan defisit tersebut lantaran untuk membiayai seluruh program prioritas milik presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah masuk dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

“Defisit APBN yang dirancang antara 2,45 persen hingga 2,82 persen, konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7 persen hingga 5,2 persen,” tuturnya dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024, Selasa, 4 Juni.

Menurut Sri Mulyani terkait defisit dan pembiayaan anggaran, kiranya dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah mengapresiasi pandangan Anggota Dewan yang terhormat mengenai pentingnya menjaga pengelolaan fiskal yang sehat, prudent, dan berkelanjutan.

Sri Mulyani menyampaikan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan fiskal 2025 didesain tetap ekspansif, terarah, dan terukur.

Menurut Sri Mulyani untuk menutup defisit tersebut dilakukan dengan mendorong pembiayaan inovatif, prudent, dan sustainable yang ditempuh, antara lain dengan mengendalikan rasio utang dalam batas manageable.

Selanjutnya, dengan menjaga efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF, memanfaatkan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian, meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan UMKM. Serta dengan mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sustainable.