JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerima dua sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas lahan di Kelurahan Gang Buntu Kota Medan seluas sekitar 19.194 m2 dan 12.722 m2.
Kedua lahan tersebut nilainya mencapai Rp480 miliar.
Adapun dengan diserahkannya sertifikat tersebut sekaligus menutup kasus sengketa tanah yang terjadi sejak 1982 dan sejak 2011 lalu masuk ke pengadilan.
Sertifikat tersebut diserahkan oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono kepada Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, Kamis, 30 Mei.
“Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, Kanwil BPN Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Medan, Pemkot Medan, dan semua pihak yang memungkinkan terbitnya sertifikat ini,” ujar Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam keterangan resmi, Kamis, 30 Mei.
Dengan kepastian hukum atas tanah itu, kata Didiek, kerja sama dengan pihak swasta yang menempati lahan tersebut bisa memberikan suatu value bagi KAI karena di lahan tersebut telah ada bangunan komersial.
Didiek bilang, dasar inilah maka pihak swasta tersebut akan duduk bersama-sama melakukan perjanjian kerja sama komersial dengan KAI.
“Jadi ini merupakan salah satu bukti bahwa negara hadir memberikan kepastian hukum kepada badan usaha maupun perorangan dengan penerbitan sertifikat ini. KAI mempunyai aset yang tersebar di seluruh Indonesia terutama di pulau Jawa dan Sumatera,” kata Didiek.
Didiek mengatakan banyak aset-aset yang saat ini diduduki atau dikuasai oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berwenang.
BACA JUGA:
Untuk itu, sambung Didiek, KAI akan terus mengamankan aset-aset negara ini untuk membangun suatu value creation layanan transportasi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.
“Selain hal tersebut, upaya sertifikasi seluruh aset-aset yang kami lakukan akan terus kami lakukan secara proaktif. Sehingga ada suatu kepastian hukum kepemilikan tanah, dan hal ini betul-betul bisa membangun suatu tata kelola pertanahan yang baik, serta mendukung upaya transformasi agraria yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN,” kata Didiek.
Didiek berharap kolaborasi, sinergi, dan harmonisasi kerja sama yang sudah baik antara KAI dan Kementerian ATR/BPN dapat terus ditingkatkan dalam rangka membangun transportasi yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
