Utang Pemerintah Naik Capai Rp 8.338 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga akhir April 2024 posisi utang pemerintah mengalami peningkatan Rp76,33 triliun atau meningkat sekitar 0,92 persen menjadi Rp8.338,43 triliun dibandingkan posisi utang pada akhir Maret 2024 yang sebesar Rp8.262,1 triliun.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,64 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 38,79 persen.

Adapun dalam dokumen APBN KiTa, rasio utang yang tercatat per akhir April 2024 ini masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40 persen.

Selain itu, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 87,94 persen. Hingga akhir April 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp7.333,11 triliun. Nilai itu lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya Rp7.274,95 triliun. Penerbitan ini terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).

Adapun, SBN Domestik tercatat sebanyak Rp5.899,2 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.714,08 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.185,12 triliun.

Sementara, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp1.433,90 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp1.077,05 triliun dan SBSN senilai Rp356,85 triliun.

Disisi lain, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 12,06 persen dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir April 2024 yang sebesar Rp1.005,32 triliun. Angka ini juga meningkat dibandingkan dari bulan sebelumnya sebesar Rp987,15 triliun.

Adapun, pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp36,04 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp969,28 triliun.

Untuk pinjaman luar negeri berasal dari pinjaman bilateral sebesar Rp266,24 triliun, pinjaman multilateral Rp586,13 triliun, dan pinjaman commercial bank sebesar Rp116,91 triliun.