Tanggapi soal Pergantian Pertalite ke Bioetanol, Anggota Komisi VII: Harus Dibahas dengan DPR

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyikapi bocoran informasi dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan Pertamina akan mengganti bahan bakar minyak (BBM) jenis Petalite dengan Bioetanol.

Mulyanto menilai, pernyataan tersebut tidak tepat. Pasalnya, Pertamina tidak memiliki kewenangan mengganti BBM penugasan dengan jenis lain sebelum dibahas bersama DPR.

Lanjut Mulyanto, Pertamina hanya bertindak sebagai operator yang menjalankan penugasan dari pemerintah untuk mendistribusikan BBM tersebut kepada masyarakat.

Dengan demikian, Pertamina tidak bisa sembarangan untuk menghapus atau mengganti Pertalite dengan Bioetanol atau jenis BBM lainnya.

"Ini kewenangan pemerintah. Karena terkait BBM bersubsidi, baik jenis, jumlah, harga dan wilayah distribusinya ditetapkan oleh pemerintah melalui pembahasan dengan DPR," ujar Mulyanto, Senin 6 Mei.

Menurutnya, rencananya ini harus dibahas dulu berapa jumlah kuota BBM penugasan tersebut per tahunnya, berapa harga per liternya, berapa rupiah besaran subsidi per liternya, serta sejauh mana wilayah distribusinya.

"Ini penting agar penggantian jenis BBM penugasan tersebut benar-benar tidak merugikan masyarakat atau tidak membebankan masyarakat dengan BBM yang berharga mahal," sambung Mulyanto.

Apalagi, kata dia, diperkirakan harga per liter BBM Bioetanol akan berada di atas Pertamax 92.

"Pertamina tidak bisa ujug-ujug mengganti BBM Pertalite begitu saja seperti apa yang disampaikan Pak Luhut," imbuhnya.

Mulyanto merasa ada keanehan terkait rencana kebijakan pergantian Pertalite dengan BBM campuran bioetanol. Karena produksi bioetanol dalam negeri masih terbatas.

Sehingga besar kemungkinan bahan tersebut akan diimpor dari negara lain untuk keperluan produksinya.

"Ujung-ujungnya devisa negara tersedot lagi keluar. Masak kita mau impor bioetanol dan semakin tergantung dengan luar negeri," katanya.