Desa Nglanggeran Yogyakarta Ditunjuk Jadi Percontohan karena Sukses Kelola APBDes

YOGYAKARTA - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyampaikan Desa Nglanggeran, Kapanewon (kecamatan) Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, menjadi salah satu desa percontohan dalam pengelolaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang baik sehingga dijadikan sebagai Desa Keuangan (Desa Keu).

“Desa Nglanggeran jadi success story bisa jadi inspirasi desa lain. Ini satu desa yang suksesor sebagai desa yang bisa membangun desanya dengan baik,” kata Luky, di Nglanggeran, Gunung Kidul, Kamis, 2 Mei.

Adapun sejak 2015 hingga 2024, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp609,68 triliun.

Sedangkan di 2024, alokasi dana desa senilai Rp71 triliun yang diberikan untuk 75.259 desa di 434 kabupaten/kota.

Sehingga setiap desa rerata memperoleh dana desa senilai Rp943,34 juta.

Selanjutnya, khusus untuk dana desa di Nglanggeran, pada tahun 2022 dana desa reguler mencapai Rp995,86 juta, tahun 2023 sebesar Rp946.94 juta, dan tahun 2024 sebesar Rp813.48 juta.

Menurut Luky, Desa Nglanggeran dapat menjadi percontohan positif bagi desa lain untuk mengelola keuangan.

"Desa ini mendapatkan dukungan dari Kemenkeu melalui dana APBN melalui dana desa dan kami akan memastikan dana desa itu dipakai untuk apa saja," jelasnya.

Lucky menyampaikan, Desa Nglanggeran dapat memunculkan potensi kekhasan wilayahnya dan tidak hanya mengandalkan potensi wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, tetapi mampu mengkombinasikan pertanian dan perkebunan kakao yang telah mendunia.

“Kita lihat sendiri memberdayakan industri kakao mulai dari pertanian , tetapi juga bisa menjadi desa wisata yang bisa kita gali,” ujarnya.

Dia menambahkan, desa yang mendapat julukan Desa Keuangan menunjukkan kinerja positif dalam mengelola keuangan.

Oleh sebab iti, Kementerian Keuangan akan memberikan dana bantuan desa sebagai salah satu penghargaan.

“Itu alokasinya Rp2 triliun kita bagikan di desa-desa dengan kinerja baik,” ucapnya.

Selain itu, Lucky menyampaikan desa-desa yang memiliki kinerja keuangan positif terdapat sekitar 15.000 desa dan setiap desa akan mendapatkan bantuan sebesar Rp100 hingga Rp150 juta.