Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2024 mencapai 5,17 persen.

“Dengan kinerja yang kita lihat tadi konsumen yang baik, kegiatan manufaktur positif, capital cukup baik dari sisi FDI (Foreign Direct Investment) maupun PMI (Price Managers’ Index) kita prediksi untuk kuartal I 2024 growth kita di 5,17 persen. Karena harus selesai di Maret, Januari-Maret kami perkirakan masih bertahan di atas 5 persen,” katanya saat konferensi pers APBN KiTa, Jumat, 26 April.

Sri Mulyani menyampaikan pemerintah tetap akan mewaspadai kondisi global yang terjadi akibat konflik geopolitik, dan tingginya suku bunga.

Sri Mulyani menyampaikan terdapat berbagai, proyeksi dari lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup bervariasi seperti Bloomberg memperkirakan tumbuh sebesar 5 persen, BCA (5,1 persen), Goldman Sachs (4,9 persen), Moody's (4,7 persen), Nomura (5,3 persen).

Sementara, sepanjang 2024, berbagai lembaga seperti Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen, Bank Dunia (4,9 persen), serta OECD (5,1 persen).

Sri Mulyani menyampaikan proyeksi yang dikeluarkan Kemenkeu berdasarkan dari konsumsi pemerintah yang diperkirakan tumbuh kuat, terutama pasca penyelenggaraan Pemilu 2024, kenaikan gaji ASN dan pemberian tunjangan hari raya (THR), inflasi yang terkendali dan konsumsi rumah tangga juga dinilai meningkat.

“Alhamdullilah ekonomi Indonesia baik, PMI cukup tinggi, aktivitas manufaktur masih di ekspansif. Indeks kepercayaan konsumen masih stabil di 123,8 karena inflasi walaupun volatile food tetapi headline masih terjaga di 3 persen,” jelasnya.

Sri Mulyani menyampaikan, investasi juga diperkirakan meningkat siring dengan progres Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara, kegiatan ekspor dan impor masih tertahan dengan masih lemahnya global.

“Jadi masih tiga kuartal ke depan yang harus kita lihat, tahun depan relatif steady walaupun variasi tidak terlalu besar. Ini lingkungan ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan APBN kita terutama dari pos-pos yang memang dipengaruhi kinerja ekonomi dari sisi penerimaan negara dari sisi belanja ada dalam kontrol pemerintah,” pungkasnya.