Gandeng BUMN dan Swasta, Kementerian ATR/BPN Bina Warga Manfaatkan Tanah Hasil Redistribusi

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkolaborasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Agree Telkom dan Agroobot untuk membina masyarakat tanah hasil redistribusi.

Hal ini ditandai lewat kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kampung Ciguntur, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, pada Minggu, 21 April.

AHY mengatakan pada 2016 silam terjadi konflik Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang telah habis masa berlakunya.

Kemudian pada 2022, Kementerian ATR/BPN melakukan penataan aset yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria.

"Di Kampung Ciguntur, Desa Cipendawa ini saya melaksanakan kegiatan Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset dan juga penataan akses. Setelah dilakukan redistribusi tanah kepada sekitar 1.500 warga di kampung Ciguntur ini, kami memberikan pendampingan agar tanah menjadi produktif," ujar AHY dikutip dari akun Instagram resminya @agusyudhoyono, Senin, 22 April.

AHY menyebut, agar tanah yang diterima warga dari hasil redistribusi tersebut bisa bermanfaat, pihaknya bersama BUMN dan swasta membina masyarakat untuk bertani asparagus.

Peran PLN memberikan akses permodalan kepada petani, sedangkan pihak Agree Telkom dan Agroboot Bangun Nusantara berperan membuat ekosistem bisnis pertanian asparagus mulai dari penyediaan bibit asparagus hingga penyediaan pasar untuk penjualan asparagus.

Dalam kesempatan tersebut, AHY bersama sejumlah jajaran juga melakukan penanaman bibit asparagus secara langsung.

"Saya bersyukur bisa bekerja sama untuk menyalurkan CSR dari PLN dan BUMN lainnya berupa bibit asparagus. Harapannya, sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah (Pemda) semacam ini bisa terus dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat," ungkap AHY.

"Semoga upaya ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan cita-cita Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pemanfaatan tanah dapat terwujud," imbuhnya.

Selain itu, AHY turut menyerahkan 11 sertifikat aset PLN yang ada di Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan upaya untuk melindungi tanah-tanah perusahaan dari konflik.