Dapat Arahan Langsung dari Jokowi, Airlangga Beberkan Alasan Penyaluran Bansos

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan terdapat arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hari ini, Jumat, 5 April 2024.

Namun, Airlangga tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik terkait arahan seperti apa yang dititipkan Presiden Jokowi.

"Arahan dari Pak Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya," ujarnya usai sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilpres 2024, Jumat, 5 April 2024.

Menurut Airlangga, arahan yang diberikan oleh Jokowi untuk dapat menjelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing dari empat menteri yang dipanggil hari ini secara sebenar-benarnya dan jelas.

"Arahan khususnya tidak ada, jelaskan sesuai dengan tugas dari masing-masing dan fungsi dari masing-masing menteri," katanya.

Dalam kesempatan sidang sengketa PHPU hari ini, Airlangga menyampaikan terdapat beberapa alasan utama pemerintah tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada masa periode Pemilu 2024 beberapa waktu lalu.

Airlangga mengatakan alasan pertama adalah penurunan produksi beras akibat fenomena El Nino.

"BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino akan bertahan hingga periode Desember 2023 bahkan Januari-Februari 2024. Ini berdampak pada penurunan produksi beras," ungkapnya saat memberikan keterangan pada sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilpres 2024, Jumat 5 April 2024.

Airlangga menjelaskan dampak dari adanya fenomena El Nino juga mempengaruhi penurunan produksi beras di beberapa negara sehingga sejumlah negara produsen beras seperti Thailand dan Vietnam juga mengalami kenaikan beras.

"Kita lihat produksi beras sampai bulan Juli Februari turun sebesar 5,88 juta ton, pada saat yang sama terjadi kenaikan harga beras dunia di mana Thailand itu 624 dolar As per ton atau naik 28 persen,dan beras Vietnam 614 dolar AS per ton, atau naiknya 41,95 persen," ujarnya.

Menurut Airlangga, saat produksi beras turun dan harga beras mengalami kenaikan berbagai negara memutuskan untuk membatasi impor beras untuk menjaga pasokan dalam negeri seperti India, Bangladesh, Rusia, dan Myanmar.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan, alasan bansos tetap disalurkan karena terjadinya inflasi akibat kenaikan harga bahan pangan.

Menurutnya, bantuan ini merupakan bagian dari amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 34, di mana bansos untuk mitigasi kemiskinan dan potensi perlambatan ekonomi.

"Sebesar 10,33 persen beras berkontribusi kepada inflasi pada Maret. Dari berbagai latar di atas, maka dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan ini adalah amanat konstitusi pasal 34 UUD 1945 di mana bansos untuk mengisi dan memitigasi peningkatan kemiskinan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi," tegas Airlangga.

Airlangga menyampaikan masyarakat miskin sangat sensitif terhadap pergerakan harga pangan. "Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai masuk global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan makanan dengan bantuan pangan dan BLT," imbuhnya.

Airlangga menyampaikan bansos adalah upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat untuk menghadapi berbagai tekanan dalam mempertahankan kehidupan dan penghidupan.

"Pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak terutama masyarakat miskin dan oleh karena itu pemerintah mencermati pada 2023-2024 risiko El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu penghidupkan masyarakat yang miskin maupun rentan," pungkasnya.