Airlangga Pastikan Hadir Penuhi Undangan Persidangan Sengketa Pilpres

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ungkapkan akan hadir memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan keterangan dalam sengketa Pilpres 2024.

Selain itu, Airlangga menyampaikan sudah berkomunikasi dengan jajaran menteri lainnya yang diundang oleh MK, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. 

"Iya datang. Kalau pemerintahkan biasa ada komunikasi, semua kementerian ada komunikasi," ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, 3 April. 

Airlangga menyampaikan komunikasi yang dilakukan terkait dengan penjelasan penggunaan bantuan sosial (Bansos) dan menekankan, bahwa program bansos merupakan program rutin yang dibahas antar kementerian.

"Kita kan sudah sering bahas mengenai APBN, mengenai program bansos. Sejak Covid kan kita sudah bahas soal bansos, jadi itu suatu yang rutin bahkan dari Covid itu mingguan kita bahas. Jadi normal saja pembahasan," tuturnya. 

Sebelumnya, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyebut mencadangkan empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Keempat menteri tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para Hakim tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Menko Perekonomian, Sri Mulyani Menteri Keuangan, Tri Risma Harini Menteri Sosial," ujar Suhartoyo dalam persidangan, Senin, 1 April.

Tak hanya itu, mahkamah juga sepakat untuk menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hanya saja, ditekankan, pemanggilan mereka bukan berarti mahkamah mengakomodir para pemohon. Tetapi, semata untuk kepentingan persidangan.

"Ini semata-mata untuk kepentingan para hakim. Dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sesungguh kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan para hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan," sebutnya.

Rencananya, empat menteri Jokowi itu akan dihadirkan dan didengar keterangannya pada akhir pekan ini. "Mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024," kata Suhartoyo.