JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, alokasi anggaran untuk dukungan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditambah menjadi Rp35,45 triliun untuk tahun ini.
Basuki menjelaskan, alokasi anggaran IKN pada 2024 itu meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp24 triliun. Peningkatan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk masing-masing unit kerja Kementerian PUPR, terutama Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga dan Perumahan.
"Pada 2024, dukungan infrastruktur IKN dialokasikan Rp35,45 triliun. Kalau di 2023 tadi ada Rp24 triliun, jadi sekitar Rp60 triliun totalnya," ujar Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 April.
Dia pun merincikan bahwa Ditjen Sumber Daya Air memiliki tugas untuk membangun sistem pengendalian banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sangai, penyempurnaan bendungan Sepaku Semoi yang saat ini sudah hampir rampung dan pembangunan embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Di Ditjen Bina Marga dengan (anggaran) Rp16,67 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Sisi Timur, jalan distrik di kawasan IKN, Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B serta landasan pacu Bandara VVIP IKN," katanya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
KPUPR Alokasikan Rp24,97 Triliun Bangun Infrastruktur Dasar IKN di 2023
01 April 2024, 18:40 -
| EKONOMI
Indef Ingatkan Pemerintah Harus Ambil Peluang dari Kawasan Aglomerasi
30 Maret 2024, 10:51
Kemudian, Ditjen Cipta Karya mendapatkan alokasi sebesar Rp11,44 triliun yang akan digunakan untuk membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan bangunan pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jaringan perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Nantinya, Ditjen Cipta Karya juga akan menggunakan anggaran tersebut untuk penataan sumbu kebangsaan, pembangunan sistem proyeksi kebakaran KIPP tahap 1, bangunan gedung pada kawasan istana kepresidenan, kantor kementerian koordinator dan kementerian lainnya.
"Untuk Ditjen Perumahan (anggarannya) sebesar Rp5,76 triliun untuk lanjutan pembangunan rumah tapak jabatan menteri serta pembangunan rumah susun ASN dan Hankam," imbuhnya.
