Gelontorkan Rp287 Miliar, Lokasi Lumpur Lapindo Sidoarjo Bakal Disulap jadi Kawasan Geowisata

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air terus melakukan program penanganan infrastruktur pengendalian semburan lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo T. Maksal Saputra mengatakan, program penanganan infrastruktur dilanjutkan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk memastikan penanganan kepada masyarakat yang terkena dampak.

"Perhatian pemerintah tidak berkurang tetap menjadi prioritas untuk pengendalian lumpur Sidoarjo," kata Maksal dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Kamis, 28 Maret.

Maksal menyebut, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp287 miliar untuk kegiatan utama penanganan lumpur lapindo.

Rinciannya, untuk pengaliran lumpur ke Kali Porong kurang lebih mencapai 20 juta kubik per tahun, peningkatan tanggul penahan lumpur per tahun yang kini telah mencapai lebih dari 2 kilometer (km) serta pembangunan 10 embung secara bertahap.

"Tanggul tipe urugan homogen dengan panjang 11 km, lebar puncak tanggul mencapai 5 meter dan luas waduknya mencapai 5.557,848 meter persegi (557,7 hektare). Selain itu, tanggul tersebut memiliki kapasitas tampung 44.622.788 meter persegi," ujarnya.

Dalam rencana pengembangan wilayah, kata Maksal, Kementerian PUPR melalui PPLS merencanakan kawasan yang sudah dibebaskan menjadi kawasan geowisata. "Tujuannya, yaitu menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat setempat dan pengembangan ekonomi daerah sekitar, sebagai upaya konservasi dan edukasi," tuturnya.

Nantinya, kawasan geowisata akan terbagi menjadi beberapa zona, yaitu zona anjungan pusat semburan, zona museum lumpur Sidoarjo, zona green house dan outbond, zona embrio museum serta zona pemanfaatan lumpur. Kemudian, ada zona sport, zona ruang terbuka uijau (RTH), zona kolam tampung dan konservasi fauna serta zona RTH perairan.