Menteri PUPR: Program KIAT Diperpanjang hingga Juni 2026
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Dok. ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, program kerja sama Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT) diperpanjang dengan periode efektif hingga Juni 2026.

“Program KIAT telah diperpanjang dengan periode efektif hingga Juni 2026 mendatang. Kolaborasi melalui program ini fokus pada sektor air dan sanitasi, transportasi, dan pembiayaan infrastruktur,” ujar Basuki dikutip dari ANTARA, Kamis, 7 Maret.

Dia mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam pengembangan infrastruktur diwujudkan melalui program KIAT.

Dengan nilai kerja sama sebesar 150 juta dolar Australia dan berlaku hingga 30 Juni 2022.

Kerja sama lain di bidang infrastruktur dengan Pemerintah Australia antara lain pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) Palembang, Sumatera Selatan. yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2023.

Hibah senilai, kurang lebih 67 juta dolar Australia itu digunakan untuk pembangunan IPAL dan stasiun pompa yang mampu melayani 120.000 orang dengan kapasitas 20.000 m3/hari.

“Pemerintah Indonesia juga turut serta dalam melanjutkan pembangunan jaringan perpipaannya. Mulai dari pipa pengumpul utama sampai sambungan rumah tangga dengan jumlah investasi yang sama,” ujar Basuki.

Dalam kunjungan kerja ke Melbourne, Australia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendampingi Presiden RI Joko Widodo pada Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, PM Selandia Baru Christopher Luxon, dan PM Kamboja Hun Manet.

Pertemuan bilateral tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia yang digelar dalam rangka merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN-Australia.

Topik yang didiskusikan di antaranya mengenai keberlanjutan dan peluang kerja sama antarnegara, termasuk di bidang infrastruktur.