JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, nilai komitmen pembelian produk dalam negeri dari gelaran Business Matching 2024 di Bali mencapai sebesar Rp1.428 triliun.
Angka tersebut berasal dari komitmen kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp585,69 triliun serta komitmen dari BUMN sebesar Rp842,56 triliun.
"Pelaksanaan Business Matching 2024 yang diselenggarakan Kemenperin mencatat nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 triliun," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Kamis, 7 Maret.
Menperin Agus menilai, angka tersebut jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelumnya yang hanya mencapai angka komitmen sebesar Rp1.157 triliun.
Adapun kegiatan Business Matching 2024 yang dilaksanakan sejak 4 Maret 2023 lalu mendapat antusias luar biasa karena diikuti sebanyak 4.437 peserta. Mereka terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (k/l/pd), badan usaha, asosiasi dan perusahaan industri.
Selain itu, telah tercapai realisasi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp213,68 triliun yang berasal dari realisasi k/l/pd sebesar Rp146,94 triliun dan BUMN sebesar Rp66,74 triliun.
Angka itu jumlahnya lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai angka realisasi sebesar Rp181 triliun.
"Kami optimistis jumlah ini masih akan terus bertambah dan diharapkan dapat mencapai Rp250 triliun di akhir triwulan I 2024," katanya.
Pada gelaran Business Matching 2024 juga telah dilaksanakan penandatanganan kontrak penggunaan produk dalam negeri pada sektor pertahanan sebesar Rp2,24 triliun dari total Rp9,3 triliun oleh Kementerian Pertahanan bersama PT Len dan PT Pindad untuk pengadaan amunisi, senjata.
Lalu, untuk kendaraan tempur dan kendaraan taktis serta sistem alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).
Diketahui, penandatanganan kontrak penggunaan produk dalam negeri pada sektor konstruksi sebesar Rp2,09 triliun dari total Rp16,4 triliun oleh Kementerian PUPR bersama sejumlah mitra, seperti PT Adhi Karya (Persero), Tbk, PT Brantas Abipraya KSO PT Wijaya Karya (Persero), Tbk, KSO CAMC Engineering Co., Ltd, PT Waskita Karya (Persero), Tbk, di antaranya untuk pembangunan bandara VVIP, gedung sekretariat presiden dan jalan feeder di Kawasan IKN.
BACA JUGA:
"Ini membuktikan bahwa produk dalam negeri ternyata sudah memiliki kemampuan dan kualitas yang bisa memenuhi kebutuhan dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR," tuturnya.
Selanjutnya per 7 Maret 2023, sudah terdapat 2.558 satuan kerja di k/l/pd yang telah melakukan penginputan detailing data kebutuhan produk dalam negeri dengan total nilai komitmen sebesar Rp134,03 triliun yang perlu segera dipenuhi oleh produsen dalam negeri.
"Selama tiga hari pelaksanaan business matching, nilai komitmen tersebut meningkat sebesar Rp53 triliun, setelah sebelumnya proses detailing juga dilakukan sejak awal Januari 2024," ungkapnya.
Dari data tersebut, konstruksi bangunan sipil jalan dan gedung perkantoran menjadi pengadaan yang paling banyak dibutuhkan oleh k/l/pd. Selain itu, juga terdapat senjata dan amunisi, bahan bakar, mesin keperluan khusus serta bahan farmasi dalam negeri.
