Kemenhan: Indonesia Tandatangani Kontrak Rp2,24 Triliun Beli Produk Pertahanan Dalam Negeri

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menandatangani kontrak senilai Rp2,24 triliun untuk membeli produk dalam negeri pada pelaksanaan pameran Business Matching 2024 yang diadakan Kementerian Perindustrian di Denpasar, Bali.

“Kontrak antara Kemenhan dengan PT Len dan PT Pindad sebesar Rp2,24 triliun dari total anggaran Kemhan Rp9 triliun,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pada penutupan Business Matching 2024 di Sanur, Denpasar, Bali, dikutip dari Antara, Kamis 7 Maret.

Menperin menyaksikan langsung penandatanganan kontrak antara Kemenhan dengan dua BUMN itu di sela pelaksanaan pameran belanja produk dalam negeri itu pada Selasa (5/3).

Berdasarkan data yang dipaparkan di sela penandatanganan kontrak itu, nilai kontrak untuk unit organisasi (UO) Pusat Alat Peralatan Pertahanan (Pus Alpalhan) di Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemenhan dengan BUMN, PT Len Industri (Persero) mencapai Rp335 miliar.

Selain itu, kontrak Baranahan Kemenhan dengan BUMN PT Pindad sebesar Rp1,90 triliun.

Menperin Agus Gumiwang menjelaskan kontrak belanja produk dalam negeri dengan dua BUMN itu yakni untuk pengadaan amunisi, senjata, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis serta sistem alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).

Kementerian Pertahanan merupakan salah satu kementerian/lembaga yang merealisasikan belanja produk lokal selama Business Matching 2024 di Bali dengan produk yang disajikan di 182 stan pameran tersebut sudah mengantongi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ada pun total realisasi selama pelaksanaan pameran yang mempertemukan pemilik anggaran dan produsen 4-7 Maret itu mencapai Rp213 triliun, atau meningkat dibandingkan pelaksanaan 2023 mencapai Rp181 triliun.

Kementerian Perindustrian mencatat realisasi tersebut paling besar dibeli oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai Rp146,94 triliun dan dari BUMN mencapai Rp66,74 triliun.

Sedangkan nilai komitmen yang siap direalisasikan pemilik anggaran (pemerintah pusat/daerah) kepada produsen pada tahun ini juga meningkat mencapai Rp1.148,25 triliun dibandingkan 2023 mencapai Rp1.157 triliun.

Agus Gumiwang juga meminta pemilik anggaran tersebut untuk segera memberikan detail kebutuhan produk dalam negeri agar dapat disiapkan oleh produsen.