Mentan Amran Minta Kementerian ATR/BPN Lindungi 7,4 Juta Lahan Sawah di RI

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berharap jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melindungi 7,4 juta lahan sawah di seluruh Indonesia dengan memberikan legalitas yang sah.

"Ke depan saya mengajak untuk mengambil langkah strategis. Saya berharap kepada Pak Menteri (Agus Harimurti Yudhoyono) untuk memberi sertifikat kepada 7,4 juta hektare sawah Indonesia. Kedua saya menitip sertifikat kepada saudara kita yang tinggal di hutan (LMDH)," kata Amran saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Nasional ATR/BPN di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis 7 Maret.

Amran menyampaikan melindungi lahan sawah di seluruh Indonesia dengan legalitas yang sah di antaranya dengan memberi sertifikat terhadap lahan-lahan yang ada di wilayah sentra maupun mereka yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Amran mengatakan, pemberian sertifikat dapat mendukung upaya bersama dalam mewujudkan swasembada. Terlebih saat ini Indonesia dan juga negara-negara di dunia sedang menghadapi cuaca ekstrem El Nino panjang sehingga berdampak langsung pada produktivitas.

"Sekarang ada situasi El Nino, di mana terjadi krisis pangan dan energi di dunia dan Indonesia. Kita harus mengantisipasi bersama karena El Nino hari ini adalah El Nino gorila yang paling berat," katanya.

Dikatakan Amran, sektor pertanian di era Presiden Joko Widodo merupakan tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tercatat, Indonesia berhasil mencapai swasembada di tiga tahun pemerintahannya sejak 2017.

"Pertanian di era bapak Presiden Jokowi pernah swasembada, dan itu capaian terbaik kita selama merdeka. Karena itu sekali lagi, saya berharap jutaan hektare lahan yang kita bangun ini mendapat sertifikat secara cepat," katanya.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono memastikan akan menyelesaikan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia.

Agus yang biasa disapa AHY juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menghadapi para mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat Indonesia.

"Kemudian kita juga terus melakukan mitigasi dan pencegahan sengketa pertanahan dalam rangka membangun ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita pada bangsa dan rakyat," kata AHY.