Gubernur: Bank Papua Harus Optimalkan Kinerja Penghimpunan DPK

JAKARTA - Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun meminta agar manajemen PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua atau Bank Papua mengoptimalkan kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun-tahun mendatang.

"Supaya tidak hanya berharap penyimpanan dana dari pemerintah daerah saja," kata Muhammad Ridwan seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Papua, di Manokwari, Papua Barat, dikutip dari Antara, Selasa 5 Maret.

Menurut dia, Bank Papua harus mampu bertransformasi untuk memaksimalkan prinsip bisnis yang kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi berbasis digital.

Upaya tersebut sejalan dengan penerapan sistem elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah untuk mencegah kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Supaya bisa mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya penerapan elektronifikasi keuangan," ujar Ridwan.

Selama ini, kata dia lagi, Bank Papua telah berkontribusi terhadap percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Eksistensi bisnis itu perlu ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang mumpuni pada seluruh unit kerja Bank Papua yang tersebar di enam provinsi se-Tanah Papua.

"Kami harap dewan direksi rumuskan kebijakan strategis untuk pengembangan SDM Bank Papua" ujar dia lagi.

Dia mengatakan pemerintah daerah senantiasa mendukung metode bisnis keuangan berkelanjutan Bank Papua yang nantinya dikolaborasikan dengan badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah.

Penguatan kerja sama berdampak positif terhadap upaya Bank Papua menjadi bank devisa yang selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola keuangan.

"Pemerintah daerah mengharapkan Bank Papua ke depannya menjadi bank daerah yang semakin profesional," kata Ridwan.

Komisaris Utama Bank Papua Yorgemes Derek Hegemur menjelaskan ada beberapa hal prioritas yang harus menjadi perhatian serius seluruh pemegang saham dan pemerintah daerah, demi menjaga eksistensi Bank Papua hingga masa mendatang.

Prioritas itu meliputi, realisasi setoran modal baru Rp2,770 triliun dari kesepakatan RUPS tahun 2014 sebesar Rp4 triliun, penyerahan aset daerah yang dikelola Bank Papua belum maksimal, dan sebagian pemerintah daerah belum pindahkan dana operasional ke Bank Papua.

"Pemindahan dana ke Bank Papua akan berdampak pada peningkatan aset. Kemudian persoalan keamanan pegawai Bank Papua di daerah remote," ujar dia lagi.

Yorgemes berharap penyelenggaraan RUPS 2024 mendorong percepatan transformasi Bank Papua menjadi bank devisa yang nantinya diresmikan pada perayaan HUT ke-58, di Sorong, Papua Barat Daya.

Momen tersebut rencananya dihadiri oleh enam gubernur bersama 42 bupati/wali kota se-Tanah Papua, kemudian komisaris dan direktur utama BPD se-Indonesia. "Karena bertepatan dengan Rakornas Bank Pembangunan Daerah," kata Yorgemes.

Dia menjelaskan, nilai aset Bank Papua tahun 2023 mencapai Rp32,2 triliun atau meningkat 8,26 persen, penyaluran kredit sebanyak Rp19,6 triliun lebih tinggi dibanding 2022 yaitu Rp18,2 triliun, realisasi DPK mencapai Rp25,7 triliun atau naik 6,18 persen, dan laba bersih tercatat Rp427 miliar.