KPPU Pertimbangkan untuk Tempuh Jalur Hukum jika Temukan Kartel Beras

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum jika nantinya ditemukan bahwa kartel yang menjadi penyebab harga beras di dalam negeri melonjak naik.

Anggota KPPU Hilman Pujana mengatakan pihaknya telah memanggil Badan Pangan Nasional hingga Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) untuk diskusi terkait permasalahan perberasan yang langka dan mahal.

Hilman bilang pihaknya juga sudah membentuk tim khusus investigasi yang terdiri dari tim kajian dan tim penegak hukum. Tim tersebut akan melakukan pendalaman berlandaskan pada adanya pergerakan harga beras di pasaran.

“Kalau memang konteksnya nanti outputnya adl penegakan hukum ya berarti proses penegakan hukum,” katanya ditemui di Kantor KPPU, Jakarta, Rabu, 28 Februari.

Meski begitu, Hilman bilang tidak menutup kemungkinan akan adanya hasil penyelidikan KPPU dalam bentuk saran atau pertimbangan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan.

“Kalau nanti konteksnya bentuknya adalah saran pertimbangan kapada pemerintah ya tentunya kita akan lakukan,” ucapnya.

Saat ini, sambung Hilman, pihaknya belum bisa menyimpulkan adanya indikasi kartel dalam kasus langka dan mahalnya harga beras. Hal ini karena proses pengumpulan informasi maupun data masih terus dilakukan.

“Kita bicara indikasi kartel kan belum bisa kita simpulkan saat ini. Proses pengumpulan data informasi ini menjadi dasar kami, kami enggak bisa menyimpulkan di awal,” katanya.

Hilman bilang KPPU baru bisa menganalisa adanya defisit suplai beras. Karena itu, Hilman mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman dari sisi permintaan.

“Semenatra analisa awal yang kita dari hasil ini, tentunya yang pertama dari adanya defisit supply. Ini kan dikonfirmasi juga oleh Kementan bahwa ada penurunan produksi lalu dari demand-nya ini masih kita lakukan pendalaman,” jelasnya.

“Kalau dari sisi demand kan kemarin juga udah sama-sama alami ada beberapa hari besar, Imlek, lalu pesta demokrasi juga tentunya sedikit banyak meningkatkan adanya permintaan di pasar,” sambungnya.