Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 berada di rentang 2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebagai informasi, target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berada di rentang 2,45 persen hingga 2,8 persen terhadap PDB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pada tahun 2024 diproyeksikan defisit APBN akan melebar.

Adapun defisit APBN 2024 akan melebar ke kisaran 2,8 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini di kisaran 2,29 persen dari PDB. Lantaran ada penambahan pada subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun.

"Defisit tahun ini yang direncanakan dalam APBN (2024) 2,29 atau 2,3, tetapi outlooknya 2,8. Kenapa itu? Ada penambahan satu tadi aja kita bicara penambahan subsidi pupuk Rp14 triliun," jelasnya kepada awak media, Senin 26 Februari.

Sebagai informasi, penambahan jumlah kuota pupuk subsidi di tahun 2024 sudah ditambahkan 2 kali yakni dari yang sebelumnya 4,7 juta ton menjadi 7,5 ton dan terakhir menjadi 9,55 juta ton.

Airlangga menyampaikan pelebaran defisit akibat beberapa hal, di antaranya adalah penambahan subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun. Adapun penambahan subsidi pupuk untuk menyesuaikan kebutuhan riil petani sebanyak 7 hingga 8 juta ton per tahun. Sebab, dengan anggaran subsidi pupuk yang saat ini Rp26 triliun hanya cukup untuk 5,7 juta ton per tahun.

"Kenapa subsidi pupuk ditambah karena kita butuh pupuk sesuai jumlah setiap tahunan. Biasanya kan sekitar 8-7 juta ton. Jadi jelas tidak cukup dan itu tercermin dari produksi padi bukan hanya karena pupuk tapi karena El Nino itu turunnya banyak. Januari-Maret itu demand dan supply deltanya short 1 juta." ucap Airlangga.

Selain itu, Airlangga menambahkan terdapat juga ada program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sebesar Rp11,3 triliun.

"BLT naik untuk perubahan fluktuasi mitigasi harga sembako itu saja nilainya sudah Rp11 triliun," tutur Airlangga.

Selain itu, menurut Airlangga pelebaran defisit juga disebabkan adanya keputusan pemerintah dalam sidang kabinet paripurna tadi pagi bahwa listrik, dan bahan bakar minyak atau BBM tidak akan ada kenaikan harga hingga Juni 2024.

"Kemudian tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024). Baik itu yang subsidi maupun non subsidi. Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN dan itu nanti akan diambil baik dari sisa SAL (saldo anggaran lebih) maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3 persen-2,8 persen," pungkasnya.