Soal Pembatasan Pembelian Beras di Ritel, Kepala Badan Pangan Nasional: Ini Semata-mata Demi Pemerataan

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan pembatasan pembelian beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bukan karena kelangkaan. Arief bilang pembatasan dilakukan agar terjadi pemerataan supply atau pasokan.

Lebih lanjut, Arief bilang pihaknya bersama kementerian lembaga yang terkait telah diberikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergerak cepat mengatasi kondisi perberasan nasional hari ini.

“Saya pastikan beras hari ini cukup, sekali lagi beras hari ini cukup. Pembatasan di ritel demi itu pemerataan,” ujar Arief di Kantor PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta, Senin, 12 Februari.

Arief mengatakan pihaknya juga terus mempersiapkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Pasalnya, kata Arief, kalau Bulog tidak memiliki CPP akan sangat bahaya.

“Jadi saya tegaskan hari ini, stok pemerintah cukup. Pembatasan pembelian ini dari dulu dari beberapa bulan lalu, itu sudah diterapkan sejak tahun lalu. Kenapa dibatasi 2 pak total 10 kilogram (kg)? Itu supaya distribusinya merata. Kalau di rumah tangga berasnya 5-10 kg, itu tentunya sudah cukup,” tuturnya.

Untuk diketahui, sejak Oktober 2023, pembatasan pembelian beras di pasar ritel telah diinisiasi, terutama pada pembelian beras program SPHP. Tujuannya untuk mendorong masyarakat berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan memastikan masyarakat secara luas tidak belanja beras berlebihan melebihi kebutuhan normal.

Arief bilang pihaknya bersama semua stakeholder pangan juga akan segera menggelontorkan beras ke berbagai lini pasar. Kata dia, langkah ini merupakan perintah dari Presiden Jokowi agar masyarakat kembali bisa berbelanja beras dengan tenang dan bijak sesuai kebutuhan.

“Untuk itu, Bapak Presiden tadi telah memerintahkan agar semuanya tolong di konversi ke beras 5kg, lalu segera kirim ke pasar tradisional, pasar ritel modern. Saya juga diperintah untuk membereskan yang Cipinang ini, karena disini stoknya banyak tetapi di pasar ritel modern sedikit,” tuturnya.

“Jadi semua elemen ekosistem beras nasional, mulai dari penggiling padi, pedagang termasuk ritel, BUMN, dan BUMD, kita akan cetak ke 5 kg, kita akan percepat,” sambungnya.

Lebih lanjut, Arief bilang saat ini yang dipercepat adalah cetak beras kemasan 5 kg lalu kirim ke pasar, itu saja sederhana, baik SPHP dan komersial.

“Komersialnya nanti Food Station, SPHP itu Bulog. Untuk yang komersial akan dikerjakan oleh Food Station bersama penggiling padi yang lain. Lalu untuk SPHP, nanti Bulog juga dibantu oleh teman-teman yang punya rebagging (pengemasan ulang),” ujarnya.

“Kemudian beras komersial sudah disiapkan total 200 ribu ton. Khusus untuk Jakarta, sesuai permintaan dari Bapak Pj Gubernur DKI Jakarta dan Dirut Food Station, diberikan 50 ribu ton. Jadi silahkan Bapak Dirut Food Station menyiapkan beras komersial untuk dikirimkan ke seluruh modern market yang ada di Jabodetabek. Bulog juga akan menyiapkan distribusi beras dari pelabuhan langsung ke Food Station. Ini tidak boleh ditunda lama-lama,” sambungnya.

Sekadar informasi, realisasi secara nasional penyaluran beras SPHP sampai 7 Februari, telah mencapai 202.952.870 kg dengan wilayah penyaluran terbesar ada di Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Program intervensi pemerintah terhadap Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sejak tahun lalu juga terus dilanjutkan di tahun ini. Setelah dilaksanakan itu, tren harga beras medium (IR 64 III) di PIBC mulai menurun secara gradual. Per 9 Februari, harga beras medium (IR 64 III) yang tercatat di PIBC adalah Rp10.655 per kg dengan stok beras total mencapai 34.590 ton.