JAKARTA - Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andriah Feby Misna mengungkapkan revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.
"Sudah di-approve presiden. Sudah ditandatangani Pak Menteri (ESDM). Sekarang tinggal proses perundangan saja, nanti kalau sudah diundangkan nanti kita undang sosiaslisasi," ujar Feby di Gedung Kementerian ESDM dikutip Selasa 6 Februari.
Dikatakan Feby peraturan ini sejatinya telah disetujui oleh presiden sejak awal Januari 2024 dan memuat beberapa hal antara lain membebankan kenaikan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik dari PT PLN (Persero) kepada negara jika ada kenaikan.
Ia menambahkan , dalam aturan tersebut juga menyebutkan kapasitas listrik yang dihasilkan oleh PLTS tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
"Kita konsennya sekarang karena memang PLN oversupply, jadi PLTS Atap ini untuk pengguanan sendirir. Jadi semaksimal kapasitas yang dipasang itu nantinya akan dipakai untuk konsumen itu sendiri," beber Feby.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Solusi PLTS Atap Tanpa Investasi Berpotensi Kurangi 685 Juta Kg Emisi Karbon
05 Februari 2024, 13:33
Untuk itu ia berharap masyarakat dapat memasang PLTS Atap sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. DI sisi lain akan ada kuota yang ditetapkan oleh PLN dengan eprsetujuan DIrektirat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM dan dikaji oleh Direktorat Jenderal EBTKE ESDM.
"Konsumen memasang (PLTS) sesuai dengan kebutuhannya. Nanti akan disesuaikan dengan kuota PLN akan mengeluarkan kuotanya ditetapkan dengan Dirjen Gatrik setelah direview oleh Ditjen EBTKE," pungkas Feby.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #gempa bumi #mahkamah konstitusi #palestina #timnas indonesiaPopuler
Terkait
