Bagikan:

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan anggaran bantuan sosial (bansos) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin besar. Namun, angka kemiskinan hanya turun sekitar 2 persen.

Dirketur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan, anggaran bansos menjelang pemilu terus bertambah besar.

Misalnya, kata dia, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) anggaran bansos tercatat hanya Rp17,7 triliun.

Angka tersebut meningkat di era Jokowi, Esther bilang di tahun 2019 tercatat sebesar Rp194,76 triliun.

Bahkan, kata Esther, angkanya semakin melambung tinggi di tahun ini tercatat Rp496 triliun.

Namun sayangnya, kata Esther, besarnya anggaran bansos ini tidak sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. Pasalnya, selama lebih dari satu dekade angka kemiskinan cuma turun 2,3 persen.

“Bansos itu yang menerima semakin banyak. Angka kemiskinan selama 12 tahun hanya turun 2 persen. Nah ini patut dipertanyakan intervensi negara ini untuk pengurangan kemiskinan gimana,” tuturnya dalam konferensi pers, di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin, 5 Februari.

Karena itu, Esther pun menilai, bansos ini tidak efektif untuk menurunkan angka kemiskinan.

Ia bilang, bansos bukan solusi jangka panjang.

“Saya berkesimpulan bahwa Bansos ini bukan solusi untuk jangka panjang tetapi ini hanya kebijakan populis yang hanya pingin get more voters gitu, untuk bisa mendapatkan voter yang lebih banyak,” ucapnya.

Esther pun membandingkan pemberian bansos di negara lain dengan di Indonesia.

Kata dia, bansos di negara lain umumnya dibagikan dengan sistem cash transfer sebagai jaring pengaman sosial.

Sementara bansos di Indonesia diberikan dalam bentuk barang.

“Kalau di negara-negara lain kan orang dapat Bansos seperti social safety net kan lewat transfer saja, terus nanti tiap bulannya diambil lewat bank. Mereka mau belaja beras, mau belanja apa terserah dia dong, kan duitnya sudah ditransfer ke mereka. Tidak harus dalam 10 kg beras dibagikan, mau belanja apa terserah dia, tapi besarnya sesuai living cost di wilayah itu, di negara itu,” katanya.