KPUPR Buka Suara soal Kerusakan Kementerian ESDM Imbas Proyek BSI Tower

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) imbas kerusakan gedung ESDM akibat pembangunan gedung Bank Syariah Indonesia (BSI).

Terkait hal itu, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut, pihaknya bakal menindaklanjutinya. Sebab, gedung negara menjadi tanggung jawab dari Kementerian PUPR.

"Untuk struktur, keselamatan dan keandalan gedung negara memang, kan, ada yang namanya komite keselamatan gedung. Itu yang turun untuk menilai keandalan gedung. Jadi, soal prioritas keselamatan di situ tanggung jawabnya ada di kementerian PUPR," ujar Endra ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat, 2 Februari.

Endra menilai, Komite Keselamatan Bangunan Gedung atau KKBG dari Kementerian PUPR akan mengecek soal kerusakan tersebut.

"Itu, kan, pakar isinya yang akan memberikan penilaian terhadap kelayakan ataupun keandalan dari gedung. Hasilnya pasti ada rekomendasi apakah perlu ada perkuatan atau rehabilitasi minor bahkan mayor, harus kami suntik segala macam," ujarnya.

Apabila sudah dilakukan pengecekan secara keseluruhan, KKBG akan segera melaporkan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk pertimbangan perbaikan ke depan.

"Nanti, Bu Direktur Jenderal Cipta Karya (Diana Kusumastuti) yang akan laporkan ke Pak Menteri (Basuki Hadimuljono) berdasarkan komite itu," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan BSI Tower membuat permukaan tanah turun sehingga timbul retakan di beberapa titik. Salah satunya, di Gedung Kementerian ESDM.

Akibatnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif terpaksa pindah ruang kantor sementara hingga April 2024.

"Pindah, lah, kami nikmatin saja," ujar Arifin.

Diketahui jika Arifin saat ini telah berkantor di Gedung Chairul Saleh yang masih berada di area Kementerian ESDM.

Atas kejadian tersebut, PT Pembangunan Perumahan Tbk alias PP selaku kontraktor proyek menyetop sementara pembangunan BSI Tower sejak Selasa, 30 Januari. Mereka akan mengevaluasi dan meminta pendampingan Kementerian PUPR untuk mitigasi lanjutan.