Kuota Motor Listrik Tak Terserap Sepenuhnya di 2023, Aismoli Ungkap 3 Penyebabnya

JAKARTA - Minat masyarakat beralih ke motor listrik belum sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.

Pasalnya, hingga 4 Januari 2024, tercatat motor listrik bersubsidi baru terjual sebanyak 11.532 unit.

Sementara kuota subsidi motor listrik untuk 2023 sendiri berjumlah 200.000 unit. Sehingga jumlah kuota subsidi untuk 2024 ini jadi melonjak.

Berdasarkan laman Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa), total kuota untuk 2024 sebanyak 400.000 unit ditambahkan dengan sisa kuota tahun 2023 menjadi 590.475 unit.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menyebut, ada tiga hal yang menyebabkan kuota subsidi motor listrik itu tak mencapai target hingga akhir 2023.

Pertama, dari sisi pemerintah. Budi mengatakan, bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah sempat mengalami perubahan.

Kondisi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses penjualan motor listrik itu sendiri.

"Kalau menurut saya, pemerintahnya sudah sangat komitmen dan konsisten sekali mendorong pembelian kendaraan bermotor dengan program subsidi, hanya saja pemerintah perlu waktu untuk melakukan pembuatan regulasi dan penyempurnaan. Regulasi itu, kan, sempat dua kali mengalami perubahan," kata Budi saat dihubungi VOI, Kamis, 4 Januari.

"Kemudian, setelah regulasi jadi, kan, juga harus ada penyesuaian di sisi aplikasinya yang dibangun oleh Surveyor Indonesia. Itu, kan, butuh waktu juga untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada," sambungnya.

Budi mengatakan, ketika pemerintah mulai menyempurnakan regulasi tersebut diperlukan waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan terlambatnya proses penjualan motor listrik.

"(Untuk penyempurnaan regulasi) kan butuh waktu. Artinya, waktu untuk proses penjualan kalau efektif tadinya di Juni, mungkin mulai ada proses penjualan. Tapi, tidak sampai dengan pertengahan Desember. Artinya, waktu sudah berkurang beberapa minggu," ujarnya.

Kedua, yakni dari sisi industri. Budi menilai, infrastruktur hilir motor listrik itu sendiri belum merata di seluruh daerah Indonesia. Artinya, belum tersedianya diler motor listrik di setiap daerah.

"Kalau untuk kendaraan yang subsidi ini, kan, nggak semuanya ada dealer-dealernya. Jadi, ini berpengaruh kepada akses masyarakat untuk ke sepeda motor listrik subsidi juga tidak begitu cepat," ucap dia.

Di samping itu, Budi menyebut hingga saat ini tipe motor listrik masih sedikit dan yang sudah memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga tak terlalu banyak.

Menurutnya, hal ini dapat memengaruhi minat masyarakat untuk memiliki motor listrik yang diinginkan.

"Nah, barangkali (minat) masyarakat juga (masih kurang). Katakanlah masyarakat sudah melihat, tapi kok tipenya nggak sesuai, bisa saja kemudian membatalkan (pembelian)," tuturnya.

"Artinya, dari sisi industri hanya 16 pabrik motor listrik yang sudah TKDN, tapi tipenya baru sekitar 40. Tadi sudah saya katakan, bahwa dealernya belum merata di semua daerah, tipenya pun belum banyak," tambah Budi.

Ketiga adalah dari sisi masyarakatnya sendiri. Menurut Budi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui soal adanya program subsidi motor listrik tersebut.

"Menurut saya, masih banyak (masyarakat) yang belum tahu ada bantuan pemerintah dengan Rp7 juta ini, karena memang persoalannya dealernya juga belum ada. Nah, mungkin hal ini yang mengakibatkan pembelian atau kuota itu tak terserap semuanya," pungkasnya.