Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah terus mengejar target prgram bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Hal ini sebagai wujud komitmen pemerintah menyediakan energi untuk masyarakat hingga pelosok negeri.

Program ini dilaksanakan sejak 2017 dan hingga tahun 2023 telah berhasil terbangun total 512 penyalur. Ditargetkan pada tahun 2024, total terbangun penyalur BBM Satu Harga mencapai 583 penyalur.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan penyalur BBM Satu Harga tersebut, digelar Rapat Koordinasi yang dihadiri BPH Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta PT Pertamina (Persero) di DPPU Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat, 22 Desember lalu.

Mengawali rapat koordinasi, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas pencapaian pembangunan penyalur BBM Satu Harga.

“Kita semua harus saling memberikan dukungan agar program pembangunan penyalur BBM Satu Harga dapat berjalan sebaik-baiknya. Semoga target tahun 2024 total penyalur yang terbangun mencapai 583 penyalur dapat terwujud,” ungkap pria yang biasa dipanggil Tiko ini dalam keterangan tertulisnya, Senin, 25 Desember.

Menurut Tiko, pencapaian pembangunan penyalur BBM Satu Harga bukan hal yang mudah karena banyak tantangan yang dihadapi, antara lain sustainability atau keberlanjutan, keamanan, serta lokasi-lokasi yang kurang memenuhi secara komersial, sehingga mitra tidak mendapatkan manfaat yang maksimal.

“Dalam pembangunan BBM Satu Harga, kita harus melihatnya secara komprehensif, termasuk juga harus melihat apakah lokasi-lokasinya dapat memenuhi tujuan awal terkait akses, ketersediaan BBM, keterjangkauan dan keberlanjutan, serta dukungan komersial agar mitra mendapatkan manfaat kemitraan dengan Badan Usaha, dan lain-lain,” ungkap Tiko.

Dia melanjutkan, tidak semua daerah memiliki akses distribusi yang mudah. Oleh karena itu, apabila tidak memenuhi salah satu kriteria saja, maka harus dicari opsi lain yang lebih mudah diakses.

“Pelajari dengan baik dan teliti titik lokasi untuk pembangunan penyalur BBM Satu Harga tahun 2024 agar badan usaha yang diberikan penugasan tidak dirugikan dan pembangunan penyalur bermanfaat bagi masyarakat,” cetusnya.

Untuk mencapat target 583 penyalur, pada tahun 2024 harus terbangun 71 penyalur lagi dan sudah ada mitra yang menyatakan minatnya di sejumlah lokasi.

Dalam kesempatan tersebut, PT Pertamina yang diwakili VP Government Assignment Ryrien Marisa dan Project Coordinator Retail Fuel PT Pertamina Patra Niaga, Mardian, menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan Pemerintah terkait BBM Satu Harga.

Untuk persiapan pembangunan penyalur, PT Pertamina akan mendetailkan terkait dengan akses, calon mitra, serta daerah-daerah yang memungkinkan untuk terbangun pada triwulan I tahun 2024.

Program BBM Satu Harga merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya Pemerintah dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui percepatan pemberlakuan satu harga untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional.

Pemantauan Lapangan

Dalam kunjungan kerja ini, Tiko juga melakukan pemantauan ketersediaan pasokan dan pendistribusian BBM selama libur Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Komodo, Labuhan Bajo.

Lebih lanjut, pada Minggu, 24 Desember, Tiko mengunjungi satu SPBU dan satu SPBU Nelayan di Manggarai Barat, yaitu SPBU 5486502 dan SPBU Nelayan 5886512 bersama SBM Pertamina Patra Niaga Rayon III NTT Adityawarman Sigit Pambudi. Dalam pemantauan terlihat kondisi pasokan aman terkendali.

Tiko meminta badan usaha untuk memonitor dengan baik pasokan agar konsumen pengguna dapat dilayani dengan baik. "Jaga stok agar tetap aman. Jika ada aduan masyarakat, dapat melaporkan ke Helpddesk BPH Migas," pungkasnya.

Saat pemantauan, badan usaha juga menyampaikan aplikasi Moundi untuk lebih mengefektivitaskan proses antara badan usaha dengan mitra. Aplikasi ini juga untuk memudahkan konsumen dalam kepastian pelayanan bagi pembelian Jenis BBM Umum.