Proyek Pengadaan Kemenhan ke PTDI Masih Finalisasi, Erick Thohir Siap Bantu Komunikasi

JAKARTA - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mencicil gaji karyawannya. Salah satu penyebabnya adalah karena kontrak modernisasi pesawat C 130 TNI AU dan pengadaan pesawat CN235 TNI AL dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) masih dalam tahap finalisasi.

Merespons kondisi tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku siap membantu PTDI untuk berkomunikasi dengan Kemenhan.

Hal ini disampaikan Erick saat menjawab pertanyaan apakah pihaknya akan berkominikasi dengan Kementerian Pertahan terkait pembayaran kontrak tersebut.

“Pasti kita bantu (komunikasi) dong,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 19 Desember.

Lebih lanjut, Erick mengatakan pihaknya telah melakukan penyehatan industri pertahanan dengan pembentukan holding.

“Itulah yang saya bilang, kenapa dulu sejak awal industri pertahanan kita bikin holdingisasi dan ada tindak macem-macem untuk refocusing kepada bisnisnya. Dan saya udah bicara, ke depan ada anak cucunya pun kalau bisa dikutup aja kalau yang udah enggak ada fungsinya,” tuturnya.

Erick mengaku telah menutup sebanyak 173 anak dan cucu perusahan pelat merah. Dia juga menekankan akan menutup anak dan cucu usaha yang sekadar untuk membuat proyek.

“Kita sudah menutup 173 dan anak cucu, kalau bisa 600 kenapa 173 kan gitu, tapi kan gak bisa saya bilang tutup, tutup, tutup, ternyata ini ada izin ini, tetapi yang menggerogoti holding company sekadar untuk create project, itu yang saya harus sikat,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mengungkapkan alasan dibalik keputusan mencicil gaji karyawannya. Kondisi ini karena pembayaran proyek mengalami pergeseran waktu pembayaran oleh klien PTDI.

“Hal tersebut dikarenakan adanya proses pembayaran dari beberapa customer yang masih memerlukan waktu, walaupun kontrak telah ditandatangani dan efektif,” ujar Sekretaris Perusahaan PTDI Gemma Grimald dikonfirmasi, Senin, 18 Desember.

Di antaranya, sambung Gemma, terjadi pergeseran pembayaran oleh Departemen Pertahanan Nasional Filipina atau DND Philippines karena adanya perubahan kepemimpinan di lembaga tersebut.

Selain itu, lanjut Gemma, ada pula kontrak modernisasi C130 TNI AU dan pengadaan CN235 TNI AL yang telah ditandatangani pemerintah dengan PTDI. Namun, saat ini masih dalam proses finalisasi menuju efektif kontrak.

“Ditargetkan pembayaran dapat diterima dari pemerintah RI pada bulan Desember 2023-Januari 2024,” jelas Gemma.