PTDI Cicil Gaji Karyawan, Stafsus Menteri BUMN: Pendapatan Mereka Terhambat

JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga angkat bicara mengenai kabar penundaan pembayaran gaji karyawan yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Kondisi tersebut terjadi karena pendapatan perusahaan terhambat.

Lebih lanjut, Arya mengatakan, industri militer merupakan industri yang panjang. Karena itu, kata dia, penjualam helikopter atau pesawat membutuhkan waktu.

“Jadi ada yang pendapatan mereka terhambat, tapi sih kalau menurut manajmennya direksinya mereka harapkan Desember ini selesai,” ujar Arya kepada wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 18 Desember.

Arya juga mengatakan kas perusahaan saat ini digunakan untuk menutup pengeluaran perusahaan lainnya.

Bahkan, kata dia, ada dosa masa lalu pada persoalan yang dihadapi PTDI.

“Sisi kasnya kan dia punya pengeluaran-pengeluaran lainnya, ini kan dari dosa-dosa lama lah,” ujarnya.

Arya pun berharap persolan yang menyangkut karyawan bisa selesai dan termasuk pembayaran gaji yang juga diharapkan dapat segera lunas.

“Mudah-mudahan selesai lunas untuk karyawan semua. Di akhir Desember mudah-mudahan, karena tadi kami sudah cek ke PTDI mereka lagi menunggu pembayaran dari pemesan pesawat mereka. Barang udah dikirim pencairan belum,” jelasnya.

Sebelumnya, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mengungkapkan alasan dibalik keputusan mencicil gaji karyawannya. Kondisi ini karena pembayaran proyek mengalami pergeseran waktu pembayaran oleh klien PTDI.

Persoalan pembayaran gaji karyawan dengan skema mencicil ini diketahui melalui beredaranya surat edaran bernomor SE/028/030.02/KU 0000/PTD/12/2023 tentang Kekurangan Pembayaran Gaji Bulan November 2023.

Surat itu ditandatangani oleh Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan SDM PTDI Wildan Arief pada 15 Desember 2023.

“Hal tersebut dikarenakan adanya proses pembayaran dari beberapa customer yang masih memerlukan waktu, walaupun kontrak telah ditandatangani dan efektif,” ujar Sekretaris Perusahaan PTDI Gemma Grimald dikonfirmasi, Senin, 18 Desember.

Di antaranya, sambung Gemma, terjadi pergeseran pembayaran oleh Departemen Pertahanan Nasional Filipina atau DND Philippines karena adanya perubahan kepemimpinan di lembaga tersebut.

Selain itu, lanjut Gemma, ada pula kontrak modernisasi C130 TNI AU dan pengadaan CN235 TNI AL yang telah ditandatangani pemerintah dengan PTDI. Namun, saat ini masih dalam proses finalisasi menuju efektif kontrak.

“Ditargetkan pembayaran dapat diterima dari pemerintah RI pada bulan Dessember 2023-Januari 2024,” jelas Gemma.