Utang Indonesia Tembus Rp8.041 Triliun, Ekonom Celios: Tak Berkolerasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan posisi utang pemerintah hingga 30 November 2023 mencapai Rp8.041,01 triliun.

Terkait hal tersebut, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, jumlah tersebut perlu diwaspadai.

Sebab, beban utang saat ini disebut semakin tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

"(Kondisi utang pemerintah Rp8.041,01 triliun) perlu diwaspadai, terutama utang luar negeri terhadap beban utang pemerintah dan BUMN makin tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi," kata Bhima kepada VOI, Selasa, 19 Desember.

Bhima mengatakan, kenaikan beban pembayaran bunga utang luar negeri pemerintah yang mencapai 36,4 persen secara year on year (yoy), tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya di kisaran 5 persen.

Dia pun khawatir hal itu dapat menciptakan crowding out effect yang menekan sektor swasta dan perbankan karena likuiditas jadi berkurang.

"Dengan bunga utang yang cukup tinggi di pasar, banyak investor akhirnya memilih parkir dana di surat utang valas pemerintah dibanding investasi di sektor produktif," ujarnya.

Menurut Bhima, indikator risiko utang lainnya adalah kemampuan bayar utang.

Diketahui, proporsi pembayaran utang dan bunga atau debt service ratio (DSR) Tier 2 tahun 2014 berada di angka 33,3 persen.

Sementara pada Oktober 2023 melonjak ke 38,6 persen.

"Artinya, kenaikan utang luar negeri belum diimbangi oleh kemampuan menghasilkan valas, terutama dari sisi ekspor. Ini kurang sehat dalam jangka panjang," tuturnya.

Bhima menilai, ada tiga penyebab utama membengkaknya utang Indonesia pada November 2023.

"Penyebab utamanya itu nafsu membangun infrastruktur yang belum tentu bermanfaat pada daya saing ekonomi, belanja birokrasi yang boros, hingga tingkat korupsi masih tinggi sehingga belanja menjadi kurang efektif," imbuhnya.

Adapun utang pemerintah dalam sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 2014-2023 telah bertambah Rp 5.432,21 triliun.

Penambahan itu lebih besar dibanding pemerintahan sebelumnya, termasuk era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam kepemimpinan SBY dari 2004-2014, terjadi penambahan utang pemerintah sebesar Rp1.309 triliun.

Kala itu utang pemerintah di 2004 masih Rp 1.299,5 triliun, lalu menjadi Rp2.608,78 triliun di 2014.

Seiring dengan pergantian presiden, utang pemerintah pun kembali melonjak. Saat ini, utang Indonesia telah menembus angka RpRp8.041,01 triliun.