Pupuk Kaltim Bangun Pabrik Baru di Fakfak, Nilai Investasi Tembus Rp15,38 Triliun
Ilustrasi: Suasana lingkungan di kawasan pabrik Pupuk Kaltim. (Foto: Dok. ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) atau Pupuk Kaltim sedang membangun pabrik barunya di Fakfak, Papua Barat.

Nilai investasi pembangunan pabrik tersebut mencapai 1 miliar dolar AS atau setara Rp15,38 triliun (asumsi kurs Rp15.384 per dolar AS).

Corporate Secretary PKT, Teguh Ismartono mengatakan pabrik tersebut bakal memiliki kapasitas produksi 1,15 juta ton urea dan 825.000 ton amonia.

Kehadiran pabrik baru ini akan menambah kontribusi Pupuk Kaltim dalam produksi pupuk nasional.

“Pupuk Kaltim kan sekarang produksinya 3,34 juta ton dari total produksi pupuk Indonesia. Urea itu 9 juta, artinya sepertiga kontribusi PKT terhadap produksi nasional. Dengan penambahan 1,15 juta ton berarti nanti kapasitas produksi 4,5 juta ton, sementara nanti kebutuhan pupuk nasional, pupuk urea sekitar 6-7 juta ton di tahun 2030,” tuturnya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, 29 November.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan, nilai investasi pembangunan pabruk baru di Fakfak tersebut mencapai 1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp15,38 triliun.

“Kalau investasi ya di atas 1 miliar dolar AS. kalau bangun pabrik kan, satu itu pasar, mendekati sumber. Nah kalau disana kan bahan bakunya melimpah,” ucapnya.

Teguh menjelaskan kehadiran pabrik Pupuk Kaltim di Papua Barat akan mampu memenuhi peningkatan kebutuhan pupuk domestik hingga meningkatkan pemberdayaan ekonomi khususnya di Indonesia Timur.

Bahkan, sambung Teguh, tidak menutup kemungkinan Pupuk Kaltim juga akan mendapatkan wilayah baru yang jadi tanggung jawab distribusi pupuk nasional.

Adapun saat ini Pupuk Kaltim bertanggung jawab mendistribusikan pupuk ke 13 provinsi di Indonesia.

Rinciannya, lima provinsi di Sumatara, dan 7 di pulau Kalimantan dan juga di NTB serta NTT.

“Total ada 13 provinsi yang jadi tanggung jawab PKT, maka itu harus dipenuhi kebutuhan pupuknya. Hadirnya pabrik di Fakfak tentunya juga menyasar wilayah Indonesia Timur, tapi belum tahu kebijakan ke depan apakah bakal nambah tanggung jawabnya,” katanya.