Wapres Ma'ruf Minta Kontribusi Ekonomi Syariah Dikonkretkan Dalam PDB Nasional

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta pertumbuhan dan kontribusi ekonomi syariah dalam bentuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Syariah dikonkretkan.

Hal ini untuk memudahkan perhitungan terhadap dampak dan sumbangsih ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian nasional.

"Konkretkan pertumbuhan dan kontribusi ekonomi syariah dalam bentuk PDB Syariah yang terukur dan menjadi bagian dari penghitungan PDB Nasional. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama BPS dan Bank Indonesia agar dapat berkolaborasi untuk merealisasikan hal tersebut," ujar Wapres Ma'ruf dalam pembukaan acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10 Tahun 2023 di JCC Senayan, dipantau secara daring pada Kamis, 26 Oktober.

Ma'ruf meyakini, potensi luar biasa ekonomi dan keuangan syariah yang dimiliki Indonesia mampu mendorong kemajuan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukannya upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah, termasuk Bank Indonesia (BI) untuk mendorong penguatan di beberapa sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Pertama, diperlukannya percepatan sertifikasi halal, penguatan insentif regulasi dan infrastruktur Kawasan Industri Halal, peningkatan skala pembiayaan keuangan syariah, serta hilirisasi produk halal, baik skala UMKM maupun besar.

Ma'ruf yang turut menyaksikan peluncuran Masterplan Industri Halal Indonesia ini berharap, dokumen tersebut mendukung keberlanjutan pengembangan industri halal di Tanah Air.

"Saya minta kepada KNEKS, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, bersama Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya termasuk Bank Indonesia agar mengawal dan segera merealisasikannya," kata dia.

Kedua, Ma'ruf mendorong perluasan pangsa pasar sektor keuangan syariah. Hal ini dikarenakan pangsa pasar keuangan syariah masih relatif kecil dan diikuti literasi ekonomi syariah.

Dia menilai, perlunya dukungan implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Selain itu, Ma'ruf juga meminta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi & keuangan syariah setidaknya mencapai 50 persen.

Sebab, peningkatan ini akan berkorelasi dengan meluasnya pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

"Ciptakan strategi komunikasi, narasi dan kanal informasi yang sesuai dengan perkembangan terkini. Ini penting agar mudah diterima dan dipahami oleh generasi muda, calon pemimpin masa depan," tuturnya.

Terakhir, wakil pemimpin Indonesia ini berpesan, agar seluruh pihak menjaga serta mengawal bersama konsistensi dan keberlanjutan program ekonomi & keuangan syariah hingga masa mendatang.

"Terus perkuat sinergi dan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan. Saya juga minta tuntaskan penyusunan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024-2049, dan integrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, baik RPJMN, RKP maupun RKP Daerah," ungkapnya.